Suara.com - Penanganan masalah lewat layanan Lapor Mas Wapres dinilai bisa menjadi kalah efektif dibandingkan jika membuat suatu masalah menjadi viral ke media sosial. Hal tersebut disampaikan oleh pakar sosiologi politik yang juga Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito.
Arie juga mengaku tidak percaya dengan posko pengaduan "Lapor Mas Wapres" Wapres Gibran Rakabuming tersebut apakah bisa meningkatkan kepercayaan publik.
"Saya belum yakin. Ya karena istitusi kita itu selalu membuka (layanan aduan) tapi kalau tidak punya instrumen? Saya lebih percaya ruang-ruang yang publik itu diisi dengan mengangkat lewat media-media sosial itu," kata Arie saat ditemui Suara.com di Jakarta, Selasa (12/11/2024) kemarin.
Terlebih bila aduan dari masyarakat itu tidak benar-benar dicarikan solusinya oleh Wapres, Arie menyebut kalau layanan tersebut bisa jadi hanya sebagai upaya pencitraan.
"Bisa jadi jebakannya itu. Kalau yang membuat Wapres, kalau tidak ada kontrol publik ya bisa (cuma pencitraan). Nanti pasti diseleksi mana yang diunggah dan tidak. Saya kira ya, saya enggak terlalu yakin itu," tuturnya.
Walau begitu memang tidak ada salahnya mencoba manfaatkan layanan tersebut. Dia berharap layanan Lapor Mas Wapres itu bisa untuk memengaruhi dalam pembuatan berbagai kebijakan strategis yang tidak hanya di nasional, tapi juga di daerah.
"Angkat isu-isu APBD. APBD itu diarahkan untuk kepentingan publik apa enggak. Itu jangan nanti di hilir, tapi di hulunya itu harus dilacak. Termasuk isu-isu di daerah itu nanti diangkat di tingkat nasional," sarannya.
Sebelumnya, Gibran mengumumkan lewat akun Instagram pribadinya mengenai layanan pengaduan langsung tersebut. Layanan tersebut membolehkan masyarakat untuk datang langsung ke Istana Wakil Presiden di jalan Kebon Sirih no. 14, Jakarta Pusat.
Layanan pengaduan tersebut bisa langsung disampaikan masyarakat ke Istana pada jadwal Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00-14.00 WIB. Layanan pengaduan itu juga bisa disampaikan secara online dengan mengirimkan pesan lewat nomor WhatsApp 081117042207.
Berita Terkait
-
"Lapor Mas Wapres" Trending! Foto Menteri Abdul Mu'ti Berdiri di MRT Sambil Main HP Ikut Disorot
-
Bocah Ingusan, Roy Suryo Malas Ladeni Tudingan TikToker Intan Srinita: BuzzerRp Suruhan Pihak Pengecut!
-
Demi Bongkar Siapa Pemilik Asli Fufufafa, Dosen UGM Dukung Roy Suryo Polisikan Intan Srinita: Jadi Makin Seru
-
Buka Layanan Pengaduan Masyarakat ke Istana Wapres, Gibran Diskakmat Netizen: Aksi Kamisan Respons Dulu Woi!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu