Suara.com - Penasehat hukum Edy Rahmayadi, Junirwan Kurnia buka suara soal dugaan korupsi renovasi situs Benteng Putri Hijau di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dugaan korupsi revitalisasi situs Benteng Putri Hijau ini terjadi pada tahun 2022, di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut.
Dirinya menyebut bahwa kasus korupsi merupakan hal yang biasa saja, dan tidak ada kaitannya dengan Edy Rahmayadi.
"Dan akhirnya ada korupsi itu biasa," katanya di Rumah Pemenangan Cagub dan Cawagub nomor urut dua Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, kemarin.
Junirwan juga ikut membawa-bawa nama Presiden ke-7 yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Anak buah Jokowi juga banyak yang korupsi, anak buah SBY dulu juga banyak korupsi. Apakah SBY dan Jokowi harus masuk penjara? kan gak," ujarnya.
Kembali ke kasus dugaan korupsi situs Benteng Putri Hijau, Junirwan mengatakan jika anggaran sudah diberikan kepada pengguna anggaran, sedangkan Edy adalah pembuat kebijakan.
"Ketika kebijakan itu diimplementasikan salah atau keliru oleh anak buahnya yang membuat kekeliruan itulah yang bertanggung jawab, bukan pak Edy lagi," ucapnya.
Junirwan pun membantah tudingan kinerja Edy Rahmayadi amburadul terkait temuan dugaan korupsi situs Benteng Putri Hijau.
"Dikaitkan dengan kinerja Pak Edy Rahmayadi kan sudah saya katakan sebelumnya bahwa sesudah anggaran itu dikucurkan kepada pengguna anggaran. Pak Edy tak bisa mencampuri lagi soal teknisnya, pengawasan ada di inspektorat," jelasnya.
Diketahui, isu situs Benteng Putri Hijau ini menyeruak saat debat ketiga Pilgub Sumut 2024, memancing perhatian publik.
Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1 Surya meminta klarifikasi kepada pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang saat ini terungkap banyak persoalan termasuk dugaan korupsi.
Menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby-Surya, M Syarif Lubis, korupsi penataan Situs Benteng Putri Hijau, potret amburadulnya kinerja Edy Rahmayadi selama menjabat.
"Situs Benteng Putri Hijau hijau ini adalah cagar budaya yang seharusnya dijaga, karena didalamnya ada nilai-nilai sejarah yang harus diketahui oleh lintasan generasi. Kondisi situs ini menjadi potret amburadulnya kinerja Pak Edy saat menjabat Gubernur Sumut," katanya.
Berita Terkait
-
Alasan Kesehatan, 5 Terdakwa Korupsi Pajak BPKD Aceh Barat Dialihkan Jadi Tahanan Kota
-
Anggaran Besar, Celah Lebar: Mengapa Pendidikan Selalu Jadi Lahan Basah Korupsi?
-
Terbongkar! SP3 Kasus Nikel Konawe Utara 'Disimpan' 21 Hari oleh Pimpinan KPK Lama
-
Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
-
Tersangka Korupsi Pokir Dinsos Lombok Barat Belum Ditahan, Kejari Mataram Beberkan Alasannya
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024