- Menkop larang Alfamart & Indomaret ekspansi ke desa demi Koperasi Merah Putih.
- Keuntungan ritel di desa harus kembali ke warga, bukan ke pemegang saham kota.
- Pembangunan 85.000 unit Koperasi Desa ditargetkan rampung mulai Maret 2026.
Suara.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengeluarkan pernyataan kontroversial soal memproteksi ekonomi arus bawah. Ia secara tegas meminta dua raksasa ritel modern, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) pengelola Alfamart dan Indomaret untuk menghentikan penambahan gerai baru di wilayah pedesaan.
Ferry menilai, dominasi ritel modern di pelosok justru menjadi "penyedot" likuiditas desa ke kota. Sebaliknya, ia mendorong Koperasi Desa (Kopdes) untuk mengambil alih peran tersebut agar perputaran uang tetap berada di tangan masyarakat lokal.
"Saya bilang stop bikin ritel modern di desa. Biarkan di desa itu koperasi yang jualan barang-barangnya," tegas Ferry dalam sebuah bincang daring, dikutip Jumat (20/2/2026).
Secara ekonomi, Ferry menyoroti ketimpangan distribusi keuntungan. Menurutnya, keuntungan dari gerai ritel modern di desa ujung-ujungnya lari ke kantong pemegang saham di kota besar. Sementara itu, jika dikelola koperasi, sisa hasil usaha (SHU) akan kembali dinikmati oleh warga desa sebagai anggota.
Meski membatasi ekspansi, Ferry tidak menutup pintu kolaborasi sepenuhnya. Produk-produk yang belum mampu diproduksi oleh koperasi masih diperbolehkan dipasok oleh peritel modern.
Namun, ia juga melempar tantangan bagi pelaku UMKM daerah untuk mulai memproduksi kebutuhan harian secara mandiri.
Target Produk: Sabun, sampo, deterjen, kecap, hingga sambal.
Dukungan Pemerintah: Penyiapan ekosistem, kurasi produk, hingga akses pembiayaan bagi generasi muda untuk membentuk koperasi produktif.
Keseriusan Kemenkop bukan isapan jempol. Pemerintah tengah memacu pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan skala masif. Sebanyak 60.000 unit akan dibangun menggunakan desain tunggal demi percepatan, sementara 20.000 unit lainnya menyesuaikan geografis desa.
Baca Juga: Daftar Harga Kurma di Alfamart Terbaru, Ini 6 Manfaatnya untuk Buka Puasa
"Kami menargetkan setiap koperasi selesai dibangun dalam waktu 3 bulan agar bisa beroperasi pada Maret-April 2026," jelas Ferry di hadapan Komisi VI DPR.
KDMP disyaratkan berdiri di atas tanah minimal 1.000 meter persegi pada titik strategis desa. Proyek prestisius ini diharapkan menjadi benteng baru ekonomi kerakyatan sekaligus menyaingi efisiensi ritel modern yang selama ini mendominasi pasar domestik.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Skema Patungan Saham Berujung Denda: OJK Sikat Tukang Goreng Saham IIMPC Rp5,7 Miliar
-
Profil dan Kekayaan Belvin Tannadi, Influencer Saham Didenda OJK Rp5,35 Miliar
-
Kilau Emas Antam Makin Gila! Terbang ke Rp3 Juta Hari Ini
-
Modus Underinvoicing, Toko Emas Bening Luxury Disegel Bea Cukai
-
Program MBG Diklaim Picu Pertumbuhan Sektor Pertanian Tertinggi dalam Beberapa Tahun
-
Garap Potensi Ekonomi Ramadan dengan Memperluas Akses Ekonomi Syariah
-
Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
-
Pengabdian di Garis Depan Energi: Gugurnya Sang Pilot Pembawa BBM Satu Harga
-
Mahkamah Agung AS Putuskan Tarif Trump Ilegal, Bagaimana Nasib Perjanjian Prabowo - Trump?
-
Deal Perjanjian Dagang RIAS Tak Mutlak, Bisa Berubah Jika Ada Perjanjian Baru