Dewan Pakar ICMI Ungkap 'Kelahiran' Kesenjangan Sosial Akibat Kebijakan Ekonomi yang Salah Arah

Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat mengatakan bahwa ada tiga macam kesenjangan sosial yang lahir dari kebijakan ekonomi nasional. Pada gilirannya, memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi.

Profesor Didin S. Damanhuri menyimpulkan bahwa pertumbuhan rata-rata ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo kurang berkualitas, mencapai 5,03% selama periode 2015-2019. Kualitas ini dinilai dari tiga indikator, pertama rincian laju pertumbuhan lapangan usaha, kedua komponen sisi pengeluaran, dan terakhir dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai gambaran luas, Prof. Didin menjabarkan tiga model orientasi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Dari sini akan terlihat ada di model mana pemerintah Indonesia menggunakannya untuk perekonomian nasional.

"Pertama model Orientasi Pembangunan Ekonomi (Growth Through Equity), yang digunakan Malaysia (1981-2003), Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan," paparnya dalam diskusi virtual, seperti dikutip Liberte Suara, Jumat (16/6/2023).

Model kedua, lanjut Prof. Didin, Pertumbuhan Ekonomi Bersama Pemerataan (Growth with Equity). Indonesia di masa Presiden Soeharto (1974-1978) pernah menggunakan model ini. Hasilnya pertumbuhan rata-rata ekonomi negara sebesar 7,5%. 

Model ketiga adalah Orientasi Pertumbuhan Ekonomi at all Cost (GDP Oriented). Indonesia menggunakan model pembangunan ekonomi ini pertama di Era Reformasi (2000-2014) melalui privatisasi besar-besaran. Selanjutnya dipakai pemerintah Indonesia dalam praktik utang luar negeri dan infrastruktur fisik masif antara lain jalan tol, pelabuhan laut dan udara, dan transportasi umum publik berbasis rel, serta Ibu Kota Negara Nusantara, dan lain-lain.

Model GDP Oriented saat ini digunakan oleh Indonesia dan China. Prof. Didin mengatakan terdapat perbedaan antarkeduanya. China peran negara sangat kuat akibat pengaruh Partai Komunis China (PKC) yang kuat menjaga pemerataan dan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, Indonesia justru memiliki peran negara sangat minimum.

Prof. Didin kemudian menyimpulkan pembangunan ekonomi GDP Oriented berdampak melahirkan tiga macam kesenjangan sosial. Pertama dalah kesenjangan antargolongan pendapatan antara lain, menurut Credit Suisse pada 2021, bahwa 1% orang terkaya sama dengan 46% seluruh penduduk Indonesia. Dan, 10% orang terkaya sama dengan 75,3% jumlah kekayaan seluruh penduduk.

Kedua adalah kesenjangan antarwilayah. Profesor ICMI memberikan satu dari sekian contoh yaitu sumbangsih Pulau Jawa terhadap kekayaan nasional, yang diukur dari PDB), mencapai 58,48%. Padahal luas pulau terpadat di Indonesia itu hanya sekitar 3% wilayah nasional.

Baca Juga: Jokowi Berhasil Pengaruhi Hal Ini, PDIP Jadi Lebih Halus dalam Mainkan 'Strategi' Jelang Pilpres 2024

Kesenjangan antarsektor menjadi model yang ketiga diutarakan Prof. Didin. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dihadapkan dengan usaha besar. Padahal kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2021 mencapai 63,34% dengan persentase 99,98% dari total usaha. Selain itu dari sisi kesempatan kerja, UMKM menyerap 96% angkatan kerja.