Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali buka suara terkait dengan pandangannya soal lembaga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirinya mengatakan tak ingin ada pembubaran dari lembaga tersebut, justru ia ingin melihat ada perubahan dari lembaga itu untuk menjadi lebih kuat menangani korupsi di Indonesia.
Megawati menilai hal ini perlu dilakukan karena hasil kinerja dari lembaga tersebut masih jauh dari ekspektasi apalagi maksimal. Ini dibuktikan dengan masih munculnya praktik korupsi dalam kalangan pejabat negara.
"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi menurut saya memang kurang kuat jadi harus diubah," kata Megawati, dilansir pada Kamis (24/8).
Selain itu, politikus ini juga menyinggung soal bagaimana lembaga tersebut lahir melindungi tanah air. Anak buahnya saat ia masih menjadi seorang pejabat negara mengajukan beleid pembentukan KPK. Megawati tidak serta merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga antirasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga "ad hoc" alias tidak permanen.
"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan 'ad hoc' mas, kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap, karena 'ad hoc' itu kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR," kata Megawati.
Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan lembaga anti korupsi tersebut berangkat dari belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan. Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
Terkini
-
Bolehkah Kurban Pakai Uang Istri? Begini Hukumnya dalam Islam
-
Makan Siang di Kedai Sorpelem: Mencicipi Mie Ayam Barbar dengan Rasa Autentik yang Bikin Nagih
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Jelang Idul Adha, Harga Cabai dan Bumbu Dapur di Pasar 16 Ilir Palembang Bikin Ibu-ibu Menjerit
-
Pasca-Blackout Sumatra, Pasokan Listrik 8,3 Juta Pelanggan Diklaim PLN Mulai Pulih
-
Dear Bunda, Anak juga Butuh Cinta: Membaca Buku Parenting with Heart
-
Petani Punk Gunungkidul: Dari Jalanan Menuju Ketahanan Pangan Lokal
-
Pengacara Klaim Rekaman CCTV Rekam Tangan Erin Taulany Ditarik Paksa Hera eks ART
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina