Punya Mazhab AHY Harus Cawapres, Pengamat Sebut Demokrat Bisa Jadi Gelandangan Politik

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting menilai saat ini Partai Demokrat berpegang pada Mazhab “AHY harus jadi cawapres”.

Ginting mengungkapkan bahwa Demokrat bisa menjadi gelandangan politik apabila Mazhab tersebut tetap kekeh dipegang oleh mereka.

“Di sinilah kemungkinan Demokrat bisa menjadi gelandangan politik, tidak diterima di koalisi Prabowo di mana ada Jokowi, juga tidak bisa diterima di porosnya Ganjar karena ada Megawati ya sangat mungkin,” 

Bukannya tanpa alasan, Ginting menilai Demokrat akan kesulitan sendiri apabila mazhab tersebut terus-terusan dipegang.

Baik kubu Prabowo dan Ganjar menurut Ginting akan menghitung ulang manfaat dan kerugian menampung Demokrat dengan pegangan mazhab tadi.

“Ini dibaca oleh Prabowo saya pikir dari kondisi terakhir di mana PKB keluar dari Koalisi maka menyisakan Gerindra, Golkar, PAN, dan jika Demokrat mazhabnya masih AHY harus cawapres, saya kira hitung-hitungannya Prabowo lebih baik menyelamatkan Golkar dan PAN dari pada harus menerima demokrat,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi dengan hubungan Demokrat-PDIP. Demokrat yang menuntut kesetaraan di KPP sampai akhirnya keluar, akan sulit mengharapkan hal tersebut di kubu Ganjar di mana Megawati pegang penuh kendali.

Menurut Ginting tak mungkin ada kesetaraan dalam politik karena semua sesuai dengan pengorbanan dan usaha yang dilakukan.

“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” tambahnya.

Baca Juga: Masih Kalah Pamor di Pemilih NU, Kubu Anies Yakin Elektabilitasnya Meningkat Gegara Ini

Ginting mengungkapkan bahwa Dalam uu pemilu 2017, ada persyaratan wajib bahwa Parpol harus memilih Capres-Cawapres ikut dalam Pilpres, apabila tidak maka dalam pemilu berikutnya tidak diperkenankan ikut pemilu.

Opsi membangun koalisi baru sebagaimana wacana yang berkembang di mana PPP DAN Demokrat bekerja sama dengan merayu PKS disebut tidak akan mudah.