Kena Ciduk KPK, Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara Cuma Rp6,4 M di LHKPN

Suara.com - Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Senin, (18/12/2023).

Ada total 15 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk pihak swasta dan pejabat Pemprov Maluku Utara lainnya.

Adapun kasus yang menjerat Abdul Gani adalah adanya dugaan korupsi lelang jabatan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman Abdul Gani di Kota Ternate. Selain itu, tim KPK juga telah menyegel beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Maluku Utara.

Kabar mengenai penangkapan Abdul Gani langsung viral di media sosial lantaran ia merupakan gubernur Maluku Utara dua periode yang menjabat 2014-2019 dan 2019-2024.

Profil Abdul Gani Kasuba

Abdul Gani Kasuba, Lc., adalah seorang politikus asal Halmahera Selatan, Maluku Utara yang lahir pada 21 Desember 1951.

Sejak kecil, ia menempuh pendidikan di yayasan Al Khairat, dimulai dari Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA).

Selepas lulus SMA, Abdul Gani kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah dengan mengambil jurusan Dakwah. Setelah meraih gelar sarjana, ia pulang kampung dan kemudian menjabat sebagai Kepala Inspeksi di Al Khairat.

Baca Juga: Rekam Jejak Abdul Gani Kasuba, Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK

Sebagai seorang politikus, Abdul Gani mengawali kariernya sebagai anggota DPR RI pada tahun 2004-2009 yang saat itu diusung oleh PKS. Kemudian pada tahun 2013, ia berhasil memenangkan pilkada Maluku Utara berpasangan dengan Natsir Thaib.

Pada 2 Mei 2014, Abdul Ghani dan Natsir Thaib resmi dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Selesai masa jabatan pertama, ia kembali maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah yaitu Al Yasin Ali.

Abdul Gani berhasil memenangkan kontestasi kembali, meski ada perselisihan hasil suara sehingga ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Saat ini, Abdul Gani yang seharusnya mengakhiri masa jabatan pada 31 Desember 2023 harus terjaring oleh operasi KPK.

Harta Kekayaan Abdul Ghani