Suara.com - Seorang penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi viral setelah curhatannya kepada Presiden Prabowo Subianto diunggah di Instagram.
Dalam unggahan akun @aiinizzaa, ia menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk dirinya yang telah bekerja selama 11 tahun.
"Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang bapak lakukan saat ini yaitu untuk menunjang agar program-program bapak bisa berjalan dengan baik. Seperti makan gratis untuk anak-anak," kata dia seperti Suara.com kutip pada Selasa (12/2/2025).
Dalam curhatannya, ia menyoroti bahwa program makan gratis untuk anak-anak mungkin berjalan baik di pagi hari, tetapi bagaimana dengan makan siang dan malam jika orang tua mereka kehilangan pekerjaan akibat efisiensi anggaran?
Ia mempertanyakan cinta pemerintah terhadap rakyatnya jika kebijakan ini justru menyebabkan kesulitan bagi banyak keluarga.
"Tapi sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari Bapak berhasil memberikan makanan gratis dan bergizi untuk anak-anak?," tambah dia.
"Tapi ketika mereka pulang ke rumah, mereka dapati orang tua mereka tidak bisa memberikan makan siang dan juga makan malam yang layak," ungkapnya lagi.
Seperti diketahui PHK di RRI terjadi seiring kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdasarkan Nota Dinas Nomor ND 216/DU/V.KU.01.01/02/2025 yang diterbitkan pada 6 Februari 2025.
Di mana RRI melakukan sejumlah langkah efisiensi untuk menyesuaikan diri dengan pengurangan anggaran belanja APBN 2025. Salah satu langkah utama adalah mematikan sementara pemancar Programa 4 dan Programa 5.
Meski demikian, siaran Programa 4 tetap dapat diakses secara online, sementara Programa 5 akan diintegrasikan dengan siaran Programa 1. Direktorat Program dan Produksi RRI akan mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya.
Selain itu, RRI juga akan memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, termasuk mengurangi ketergantungan pada pengisi acara dan kontributor yang dibayar melalui Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).
"Seluruh unit kerja wajib memberdayakan dan mengoptimalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada untuk operasional siaran," tulis Direktur Utama RRI, I Hendrasmo, dalam Nota Dinas tersebut.
Reaksi publik terhadap curhatan penyiar RRI ini beragam. Banyak yang bersimpati, sementara yang lain mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kesejahteraan rakyat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Bukan Sekadar Tren, Alasan Barrel Pants Kini Jadi Andalan Gaya Sehari-hari
-
Produk Tembakau Alternatif Bisa Bantu Perokok Dewasa Beralih, Tapi Tetap Berisiko
-
Daftar Pemain Terkuat dan Berpengaruh di Piala Dunia 2026
-
Sebulan Tak Diguyur Hujan, Sungai Cisadane Mulai Mengering
-
Asing Jual Bersih Rp160 Miliar, BMRI hingga RANS Malah Diborong
-
Bukan Didorong, ASN Nias Tewas Lompat dari Apartemen di Medan Gegara Diperas 2 Wanita
-
Terbitkan Sprindik Baru, Kejagung Sebut Febrie Adriansyah Kini Berstatus Saksi
-
Strategi Agresif Geely Rebut Pasar Indonesia Hingga Masuk Tiga Besar Merek Tiongkok Terlaris
-
Wajah Baru TPA Tamangapa Mulai Terlihat, Bau Sampah Berkurang
-
Ada Isu Mark Up Pikap Kopdes Merah Putih, Purbaya Ogah Cairkan Anggaran Sebelum Audit