Apa Itu PPh Pasal 21? Ramai Dibahas gara-gara Ada dalam Daftar Tunjangan DPR

Suara.com - Belakangan ini, muncul sorotan publik terkait besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR.

Diketahui bahwa setiap anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, sehingga total pendapatan resmi mereka bisa melampaui Rp100 juta setiap bulannya.

Kondisi ini dianggap banyak pihak tidak pantas mengingat situasi ekonomi masyarakat yang tengah sulit, sementara kinerja DPR dinilai belum memuaskan.

Mengutip dari beberapa sumber, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menyampaikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas tersebut tidak tepat.

Ia menilai masyarakat justru tengah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, apalagi di tengah kenaikan sejumlah pajak.

Oleh karena itu, keputusan pemberian tunjangan rumah kepada anggota dewan dianggap tidak relevan.

Besarnya penghasilan ini terungkap ketika anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menanggapi pertanyaan mengenai sulitnya memperoleh penghasilan halal di parlemen.

Dalam penjelasannya, ia membeberkan jumlah gaji pokok beserta berbagai tunjangan yang diterimanya, sehingga totalnya melebihi Rp100 juta per bulan.

Selain gaji pokok dan tunjangan, anggota DPR juga memperoleh uang perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1 Tahun 2024.

Baca Juga: Tiga Solusi Vokalis Efek Rumah Kaca untuk Royalti Musik Disambut DPR, Revisi UU Segera Dibahas?

Walaupun aturan tersebut tidak mencantumkan secara jelas nominal yang diterima, pasal 22 menjelaskan ada enam komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri, yakni uang harian, transportasi, akomodasi, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota, serta biaya pengantaran atau penjemputan jenazah.

Berdasarkan PP 75/2000, gaji pokok anggota DPR adalah sebagai berikut:

•  Ketua DPR: Rp5.040.000
•  Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000
•  Anggota DPR: Rp4.200.000

Selain gaji, mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 serta Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Rincian tunjangan melekat meliputi:

•  Tunjangan istri/suami: Rp420.000
•  Tunjangan anak: Rp168.000
•  Uang sidang/paket: Rp2.000.000
•  Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
•  Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa
•  Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

Tunjangan lainnya antara lain:

•  Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000
•  Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000
•  Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3.750.000
•  Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000
•  Asisten anggota: Rp2.250.000

Pengertian PPh Pasal 21

PPh 21 merupakan singkatan dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak ini merupakan potongan atas penghasilan yang diterima individu terkait pekerjaan, jasa, maupun kegiatan tertentu.