Utang Kereta Cepat Seberapa Banyak? Pantas Menkeu Purbaya Ogah Bayar Pakai APBN

Suara.com - Usai ditolak tanggungan pembayarannya oleh Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan, banyak warganet ingin tahu, seberapa besar sebenarnya utang kereta cepat?

Melalui penjelasan terbarunya, Purbaya mengungkapkan alasannya menolak pembayaran utang kereta cepat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah karena ini seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara.

Sebelumnya, usul ini digagas oleh Dony Oskaria selaku Chief Operating Officer (COO) Danantara.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut bahwa BUMN seharusnya tidak lagi bergantung pada pemerintah dan APBN karena pengelolaan BUMN sudah dilakukan Danantara. Belum lagi, divide BUMN tidak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tetapi Danantara.

“Kan KCIC di bawah Danantara, ya kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata0rata satu tahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ, jangan kita lagi,” ungkap Purbaya.

Meski sudah menolak, Menkeu belum mendengar kembali jalan keluar mengenai utang proyek kereta cepat Whoosh.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” lanjut Purbaya.

Berapa Banyak Utang Kereta Cepat?

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) diketahui memiliki beban utang mencapai sekitar Rp116 triliun.

Baca Juga: Satgas BLBI Mau Dibubarkan, Menkeu Purbaya Ngotot Turun Langsung Tagih Utang

Proyek ini dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan pihak Tiongkok. Kini, KCIC berada di bawah pengelolaan Danantara sebagai bagian dari restrukturisasi BUMN strategis.

Sebagai informasi, proyek Whoosh dibangun dengan nilai investasi total US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

Nilai investasi ini membengkak dari proposal awal yang diajukan China pada tahun 2015, saat bersaing dengan Jepang untuk memenangkan proyek tersebut.

Kala itu, China menawarkan proyek kereta cepat dengan nilai US$5,13 miliar, sementara Jepang mengajukan proposal senilai US$6,2 miliar. Namun, seiring berjalannya waktu, biaya investasi meningkat karena berbagai faktor, termasuk perubahan desain, pembebasan lahan, serta penyesuaian teknis proyek.

Dari total investasi US$7,2 miliar, sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sementara 25 persen sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yakni gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd (40 persen).

Utang besar tersebut kini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan proyek. Terlebih, PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menjadi salah satu pemegang saham utama juga menanggung dampaknya terhadap arus kas perusahaan.

Opsi Pembayaran Utang Kereta Cepat Tanpa APBN

Untuk mengatasi beban keuangan tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dikabarkan telah menyiapkan dua opsi penyelesaian utang proyek Whoosh tanpa menggunakan APBN.

Pertama, Danantara berencana menggunakan sebagian dividen dan aset BUMN yang berada di bawah naungannya untuk melunasi sebagian kewajiban KCIC.

Dengan pengelolaan portofolio investasi yang besar, Danantara dinilai memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menutup sebagian beban utang tanpa mengganggu kas negara.

Opsi kedua adalah dengan melakukan restrukturisasi pinjaman, baik dengan memperpanjang tenor maupun menurunkan bunga pinjaman kepada CDB dan pihak pemberi pinjaman lainnya. Skema ini dinilai realistis karena proyek Whoosh masih dalam tahap awal operasi, sehingga pendapatan dari tiket dan aktivitas komersial lainnya belum optimal.

Selain dua opsi tersebut, terdapat pula pembahasan mengenai potensi penerbitan obligasi atau sukuk korporasi yang akan digunakan untuk refinancing sebagian utang lama. Namun, opsi ini masih dalam kajian awal dan memerlukan persetujuan berbagai pihak, termasuk regulator keuangan dan investor potensial.

Kontributor : Hillary Sekar Pawestri