Apakah Benar Anak Dibawah 16 Tahun Tidak Boleh Main Medsos? Ini Penjelasannya

Suara.com - Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak boleh main medsos secara bebas sebagai langkah perlindungan di era digital yang semakin kompleks. Aturan ini hadir untuk melindungi generasi muda dari berbagai risiko, mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya yang semakin sulit dikendalikan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Melalui regulasi ini, Anda sebagai orang tua maupun pendidik diharapkan tidak lagi menghadapi tantangan dunia digital sendirian, karena pemerintah mulai mengambil peran aktif dalam membatasi akses yang berisiko bagi anak.

Apakah Boleh Anak di Bawah 16 Tahun Tidak Boleh Main Medsos?

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pelarangan total terhadap teknologi. Anak-anak tetap diperbolehkan menggunakan internet untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan keterampilan digital.

Namun, akses ke media sosial memang dibatasi hingga usia sekitar 16 tahun. Batas usia ini dipilih berdasarkan berbagai kajian psikologis yang menunjukkan bahwa pada usia tersebut, anak dinilai mulai memiliki kematangan emosional dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dalam menyaring informasi.

Pendekatan ini juga sejalan dengan praktik global. Beberapa platform seperti Instagram dan TikTok bahkan telah menetapkan batas usia minimal 13 tahun, meski dalam praktiknya pengawasan masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih hati-hati dengan menaikkan batas rekomendasi usia.

Dengan kata lain, anak di bawah 16 tahun sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang menggunakan internet, tetapi penggunaan media sosial dengan risiko tinggi memang perlu ditunda hingga mereka benar-benar siap.

Alasan Pemerintah Larang Anak Usia 16 Tahun Main Medsos

Ada sejumlah alasan kuat di balik kebijakan ini. Salah satunya adalah meningkatnya kasus kecanduan digital di kalangan anak. Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa penggunaan gawai berlebihan pada anak dapat berdampak pada gangguan tidur, penurunan konsentrasi, hingga masalah kesehatan mental.

Selain itu, risiko paparan konten negatif juga semakin tinggi. Anak-anak rentan terpapar kekerasan, pornografi, hingga informasi palsu yang sulit dibedakan dari fakta, terutama dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

Menurut Meutya, perkembangan AI membuat konten manipulatif semakin sulit dikenali. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi anak-anak yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang kuat.

Baca Juga: Cara Vincent Verhaag Agar Jadi Cinta Pertama Anak Perempuannya

Tidak hanya itu, kasus perundungan siber (cyberbullying) dan penipuan online juga meningkat. Banyak anak menjadi korban karena kurangnya pemahaman tentang keamanan digital. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa Anda sebagai orang tua tidak harus menghadapi risiko ini sendirian.

Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Najeela Shihab, menilai kebijakan ini penting karena tidak membatasi teknologi secara keseluruhan. Yang diatur adalah akses ke platform dengan risiko tinggi, bukan penggunaan internet untuk kegiatan positif.

Penelitian dari UNICEF juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tanpa pengawasan dapat memengaruhi perkembangan emosi anak serta meningkatkan kecemasan sosial.

Tanggapan Masyarakat

Kebijakan ini mendapatkan respons yang cukup beragam dari masyarakat. Sebagian besar kalangan pendidikan dan orang tua menyambut positif langkah pemerintah karena dianggap sebagai bentuk perlindungan yang nyata.

Dari sisi pelajar, dukungan juga muncul. Salah satu siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menilai bahwa aturan ini relevan dengan kondisi di lapangan. Ia mengakui bahwa banyak anak seusianya kerap menemukan konten yang tidak pantas saat menggunakan media sosial.

Menurutnya, kebijakan ini bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menjaga agar generasi muda bisa menggunakan teknologi secara lebih sehat. Pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar menjadi bukti bahwa tanpa pengawasan, media sosial bisa membawa dampak negatif.

Di sisi lain, ada juga kekhawatiran terkait implementasi kebijakan ini. Beberapa pihak menilai pengawasan akan menjadi tantangan besar, terutama karena anak-anak saat ini sangat mudah mengakses teknologi dari berbagai perangkat.

Namun, pemerintah mencoba mengatasi hal ini melalui program edukasi seperti “Tunggu Anak Siap” dan kegiatan literasi digital. Dalam program tersebut, pelajar diajak menjadi agen perubahan atau “Duta Tunas” untuk menyebarkan penggunaan teknologi yang bijak di lingkungan sekolah dan keluarga.

Kontributor : Hillary Sekar Pawestri