- Menkeu Purbaya secara mengejutkan mencopot Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu.
- Luky Alfirman memiliki rekam jejak panjang selama hampir 30 tahun di Kementerian Keuangan.
- LHKPN mencatat kekayaan bersih Luky Alfirman menembus angka Rp52 miliar tanpa beban utang.
Suara.com - Gebrakan Menkeu Purbaya di Kementerian Keuangan memakan korban seorang pejabat senior yang sangat loyal.
Keputusan memberhentikan seorang dirjen strategis membuat profil Luky Alfirman mendadak jadi sorotan utama publik.
Padahal, birokrat andal ini memiliki rekam jejak pengabdian hampir tiga dekade sejak era lampau. Ia bahkan tercatat memiliki laporan harta kekayaan fantastis yang bersih dari utang sepeserpun.
Hal ini memunculkan teka-teki mengenai alasan pasti di balik perombakan elite tersebut. Publik tentu penasaran dengan sepak terjang sosok yang sebelumnya dikenal sebagai penjaga gawang anggaran negara ini.
Keputusan pemberhentian ini telah dikonfirmasi dan langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh kementerian. Roda birokrasi dipastikan tidak akan terganggu oleh kekosongan kursi pimpinan yang ditinggalkannya.
"Sudah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif," tegas Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Profil Luky Alfirman, Insinyur ITB yang Menyeberang ke Jalur Ekonomi
Lahir di Bandung pada 27 Maret 1970, Luky Alfirman awalnya tidak memiliki latar belakang pendidikan keuangan. Ia justru sukses merengkuh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1994.
Namun, jalan hidupnya berbelok ketika ia memutuskan melanjutkan pendidikan tinggi ke Amerika Serikat. Ia berhasil menyabet gelar master hingga Ph.D di bidang ekonomi dari University of Colorado.
Baca Juga: Purbaya Tak Tahu Isu PPN Jalan Tol: Janji Saya Sama, Tak Akan Terapkan Pajak Baru
Tiga Dekade Mengabdi Berujung Evaluasi
Perjalanan panjangnya berseragam abdi negara sejatinya telah dimulai sejak 1 Maret 1995 silam. Ia dengan sabar meniti tangga karier dari bawah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Integritasnya teruji saat ia dilibatkan langsung dalam program reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan nasional.
Kariernya terus merangkak naik secara pasti hingga ia dipercaya memimpin Badan Kebijakan Fiskal pada 2011.
Sempat menjabat sebagai Chief of Staff, ia lantas ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Puncaknya, ia dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran pada 23 Mei 2025 lalu.
Tajir Melintir Tanpa Beban Utang
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
Terkini
-
Apa Fungsi Utama Serum Wajah? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Flek Hitam
-
Cinta Tanpa Batas atau Tanpa Akar? Relasi Antarbudaya di Era Globalisasi
-
Jawab Keluhan Warga Maros, Gubernur Sulsel Gelontorkan 239 Miliar di Jalan Moncongloe
-
Bukan Cuma Kualitas, Fenomena Bangku Kosong SD Negeri Bukti Gagalnya Perencanaan Pendidikan
-
3 Serum Viva yang Aman untuk Ibu Hamil, Wajah Tetap Glowing Tanpa Takut Bahayakan Janin
-
12 Shade Cushion Wardah untuk Kulit Sawo Matang, Wajah Bebas Abu-abu
-
6 Motor Baru dengan Harga Terjangkau di Indonesia: Ganteng ala Vespa, dari Hybrid hingga Listrik
-
Polda Metro Jaya Diminta Usut Dugaan Penipuan Rp3 Miliar
-
Drama Straight to Hell, Ketika Rasa Takut Seseorang Dijadikan Bisinis Gelap
-
Harta Ketua DPRD Bone Disorot, KPK: Kalau Tidak Benar Kami Tindak