Siapa Rudy Mas'ud sebelum Jadi Gubernur? 3 Kebijakan Kontroversial Bikin Heran

Kebijakan Kontroversial Rudy Mas'ud

Program dan Janji Politik

Setelah resmi dilantik pada Februari 2025, Rudy bersama wakilnya meluncurkan program unggulan bernama "Gratispol". Program ini mencakup berbagai sektor seperti:

- Pendidikan gratis
- Layanan kesehatan
- Internet desa
- Bantuan perumahan
- Dukungan sosial keagamaan

Program ini menjadi salah satu janji kampanye utama yang langsung dijalankan pada awal masa kepemimpinannya.

Daftar Kebijakan Kontroversial yang Jadi Sorotan

Meski baru menjabat, sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud langsung menuai perhatian publik.

1. Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

Pemprov Kaltim sempat menganggarkan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar. Kebijakan ini langsung menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran. Setelah mendapat sorotan luas, kendaraan tersebut akhirnya dikembalikan ke pihak penyedia.

2. Renovasi Rumah Jabatan Rp25 Miliar

Baca Juga: Demo Kaltim Dipicu Apa? Ini Fakta Aksi Besar Ribuan Warga 21 April 2026

Kontroversi lain muncul dari anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang mencapai Rp25 miliar. Anggaran ini mencakup berbagai fasilitas, mulai dari perbaikan bangunan hingga pengadaan perabot dan sistem keamanan.

Pemerintah daerah menyebut anggaran tersebut bukan hanya untuk satu rumah dinas, melainkan juga kantor dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Tim Ahli dan Isu Dinasti Politik

Selain itu, anggaran untuk tim ahli gubernur serta keterlibatan sejumlah anggota keluarga di jabatan publik turut memicu perdebatan soal transparansi dan potensi konflik kepentingan.

Klarifikasi dan Respons Gubernur

Menanggapi berbagai kritik, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran telah melalui mekanisme resmi pemerintah daerah. Ia juga menyebut bahwa renovasi fasilitas dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Selain itu ia pun menegaskan rumah dinas kini telah ditempati dan digunakan untuk mendukung aktivitas pemerintahan agar lebih efisien.