- Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim melakukan unjuk rasa menuntut evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim di Samarinda, Selasa (21/4/2026).
- Aksi tersebut berujung kericuhan saat massa mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa lalu.
- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengimbau penyelesaian aspirasi masyarakat dilakukan melalui dialog, bukan tindakan anarkis.
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, turut memberikan respons terkait terjadinya kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim), pada Selasa (21/4/2026).
Doli mengimbau agar setiap aspirasi maupun persoalan daerah diselesaikan melalui meja dialog ketimbang aksi anarkis.
Aksi massa yang mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim tersebut menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
"Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa dan negara, termasuk di daerah," ujar Doli saat dihubungi Suara.com, Rabu (22/4/2026).
Doli memberikan pembelaan terhadap sosok Rudy Mas'ud. Menurutnya, Rudy adalah pemimpin yang memiliki kepribadian terbuka dan selalu bersedia menerima masukan dari berbagai pihak.
Ia meyakini bahwa Gubernur Kaltim tersebut tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
"Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, bila ada aspirasi yang ingin disampaikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Doli mengingatkan bahwa tindakan anarkis atau kericuhan dalam menyampaikan pendapat justru akan merugikan kepentingan publik yang lebih besar.
Bukannya memberikan solusi, kericuhan dianggap hanya akan menambah beban persoalan baru bagi daerah.
Baca Juga: Demo Besar Kaltim Hari Ini: 1.700 Personel Gabungan Siaga di Kantor Gubernur Rudy Masud dan DPRD!
"Saya menilai kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin dapat menimbulkan masalah baru," pungkasnya.
Sebelumnya, Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) didatangi ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Selasa (21/4/2026).
Aksi berujung ricuh itu menuntut evaluasi total hingga penyelidikan hukum terhadap berbagai kebijakan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.
Berita Terkait
-
Silsilah Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Masud, Kakak hingga Istri Punya Jabatan Mentereng
-
Didesak Aliansi, DPRD Kaltim Sepakat Tanda Tangani Pakta Integritas
-
Tiga Tuntutan Demo Besar Kaltim Hari Ini: Audit Anggaran Rudy Masud hingga Independensi DPRD!
-
Demo Besar Kaltim Hari Ini: 1.700 Personel Gabungan Siaga di Kantor Gubernur Rudy Masud dan DPRD!
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay
-
Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat
-
Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan