Rekam Jejak Silmy Karim, Wamen Imipas Diduga Terlibat Kasus Pengurusan Izin Tinggal WNA

Suara.com - Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Kasus ini menyangkut dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), khususnya KITAS dan KITAP.

Silmy yang sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024, menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6/2026) malam untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Rekam Jejak Silmy Karim

Silmy Karim lahir pada 19 November 1974. Ia lulus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti serta meraih gelar master dari Universitas Indonesia.

Karier profesionalnya dimulai sebagai pengusaha sukses di bidang logistik, properti, dan kemitraan dengan institusi militer. Pengalamannya membawa ia masuk ke dunia BUMN.

Pada 2014, Silmy dipercaya memimpin PT Pindad (Persero) sebagai Direktur Utama. Ia kemudian memimpin PT Barata Indonesia dan sukses membalikkan kinerja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang sempat merugi bertahun-tahun.

Ia sempat menempuh pendidikan pertahanan di berbagai institusi bergengsi seperti NATO School di Jerman, Harvard University, dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.

Silmy Karim memulai kariernya di Kementerian Pertahanan RI sebagai Penasihat Menteri Pertahanan. Ia pertama kali ditempatkan sebagai Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan hingga 2014.

Baca Juga: Wamen Imipas Silmy Karim Menyerah ke KPK, Intip Harta Kekayaannya: Tembus Rp234 Miliar

Sejak 2010, ia juga aktif di bidang industri pertahanan sebagai Anggota Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Silmy terlibat langsung dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Posisi terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Atas pengabdiannya, ia menerima penghargaan Bintang Jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada 2014.

Pada Januari 2023, Silmy ditunjuk sebagai Dirjen Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, ia diangkat sebagai Wamen Imipas sejak Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih.

Di bawah kepemimpinannya, layanan keimigrasian didigitalisasi melalui platform e-Visa, persyaratan visa dan paspor juga disederhanakan.

Namun, dugaan keterlibatan dalam praktik suap pengurusan izin tinggal WNA saat menjabat Dirjen Imigrasi mencoreng rekam jejaknya.