- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 memberikan uang pensiun serta berbagai fasilitas bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
- Pembayaran hak keuangan tersebut baru mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan secara resmi.
2. Tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1978. Artinya, hak mantan wakil presiden tidak terbatas pada pembayaran pensiun pokok saja, tetapi juga mencakup tunjangan yang diatur dalam ketentuan terkait.
3. Biaya rumah tangga
Fasilitas berikutnya adalah biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 huruf b.
Dengan adanya fasilitas tersebut, negara memberikan dukungan untuk kebutuhan rumah tangga mantan wakil presiden sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, undang-undang tidak merinci nominal biaya yang diberikan dalam pasal tersebut.
4. Biaya perawatan kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1978. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tidak hanya ditujukan kepada mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga mencakup anggota keluarganya sesuai ketentuan.
5. Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya
Tidak hanya hak keuangan, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 huruf a. Rumah tersebut disediakan sebagai fasilitas bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Adapun standar kelayakan dan perhitungan nilai rumah kediaman diatur lebih lanjut melalui ketentuan teknis, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022.
6. Kendaraan milik negara beserta pengemudinya
Fasilitas lainnya adalah kendaraan milik negara yang disediakan bersama pengemudinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978.
Artinya, mantan wakil presiden yang memenuhi persyaratan tidak hanya memperoleh rumah kediaman, tetapi juga fasilitas kendaraan negara untuk menunjang kebutuhannya.
Kapan Fasilitas Mantan Wapres Mulai Diberikan?
Waktu pemberian hak keuangan bagi mantan wakil presiden juga telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
Berdasarkan Pasal 9, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai dihitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, apabila seorang wakil presiden resmi berhenti dengan hormat pada bulan tertentu, hak keuangan tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya.
Sementara itu, Pasal 10 mengatur kondisi yang menyebabkan pembayaran pensiun dan sejumlah hak lainnya dihentikan.
Pembayaran dihentikan apabila mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.
Berkaitan dengan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, perlu ditegaskan bahwa hak-hak tersebut baru dapat diperoleh apabila pengunduran dirinya benar-benar ditetapkan secara resmi dengan status berhenti dengan hormat.
Selama belum ada keputusan pemberhentian resmi, Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden dan belum dapat dianggap sebagai penerima fasilitas mantan wakil presiden.