Ruhut Sitompul Kritik Jangan Tiru Sikap Bupati Meranti, Netizen Malah Dukung M Adil

Politikus PDIP, Ruhut Sitompul mengomentari sikap Bupati Meranti M Adil di status Twitternya.

Sebelumnya Bupati Meranti ini menyebut pejabat Kementrian Keuangan adalah Iblis ketika membahas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang menurutnya tidak adil bagi daerah.

Lewat Twitternya, Ruhut Sitompul menghimbau pejabat daerah agar tidak mencontoh sikap bupati yang tak bisa menjaga perkataanya.

“Tolong ya siapapun yang menjadi Kepala Daerah baik Bupati dan Walikota, walaupun langsung dipilih rakyat melalui Pilkada, jangan sok mentang-mentang seperti Bupati Meranti M Adil,” ucapnya di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul, Rabu 14 Desember 2022.

Menurutnya segala persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus berkata kasar.

“Ingat hati boleh panas, kepala tetap dingin. Indonesia tercinta memegang teguh wawasan nusantara MERDEKA,” tulis Ruhut mengakhiri cuitannya.

Namun, cuitan Luhut ini ditanggapi dengan reaksi beragam dari warganet.

Tak sedikit dari mereka yang merapat ke Bupati Meranti dan mendukung tindakan beraninya.

“Pak Ruhut, Bupati Meranti melakukan itu demi membela daerahnya dari kemiskinan tapi sumber daya alamnya terus dikeruk. Jangan karena membela dan terlalu royal sama pemerintah, pemerintah suruh parit Pak Ruhut melaksanakannya,” cuit akun @Pawanglebah dilansir dari suaradenpasar.

Baca Juga: Plafon Gedung DPRD Karangasem Runtuh Akibat Gempa Bumi

Warganet lain juga berpendapat, bahwa sikap Bupati Meranti itu perlu dicontoh pejabat lain ketika daerah tak mendapatkan keadilan dari pusat.

“Bupati Meranti perlu dicontoh oleh pejabat daerah yang lain ketika rasa keadilan tak berpihak kepada masyarakat daerahnya. Daerah harus dibangun dengan memaksimalkan SDM dan SDA daerahnya,” kicau akun @bukitmarapalam.

Sebelumnya, nama Bupati Meranti jadi sorotan karena mengkritik pejabat kementerian keuangan dengan perkataan yang dinilai tak pantas.

Dalam video yang beredar ia menyebut pejabat kementerian keuangan Iblis saat proter dana bagi hasil di daerah. 

Pejabat Kementerian sendiri sangat menyayangkan sikap bupati itu dan memintanya untuk segera meminta maaf.