PLUT Percepat KUMKM Onboarding dalam Platform Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga

Metro, Suara.com-Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah menegaskan akan terus mendorong peningkatan literasi digital dan perluasan pasar produk koperasi dan UMKM melalui pengadaan barang dan jasa Pemerintah/Lembaga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.

“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) dalam memberikan pendampingan kepada pelaku koperasi, UMKM, dan wirausaha agar dapat mewujudkan wirausaha yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, dalam acara PLUT Education Center dengan tema “Perluasan Pasar Produk KUMKM Melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah/Lembaga, di Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (28/8).

Turut hadir dalam acara tersebut, M. Husein Fadlulloh, Anggota DPR RI dari Komisi VI DPR RI yang juga perwakilan dari Dapil Jawa Barat XI didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohamad Zen, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah. Acara ini juga didukung oleh Shopee, Google, dan PaDi UMKM.

Siti Azizah menjelaskan PLUT KUMKM sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sekaligus rumah besar wirausaha, harus lebih intensif dalam memberikan pendampingan kepada UMKM binaan. Dengan begitu kedepan semakin banyak UMKM binaan dari masing-masing PLUT yang bisa onboarding pada platform digital termasuk laman LKPP dan PaDi UMKM BUMN.

"Bentuk dukungan yang dapat dilakukan PLUT diantaranya dengan memberikan sosialisasi tentang peluang pasar pada belanja barang dan jasa Pemerintah/Lembaga dan pendampingan berupa pembinaan dan kurasi produk UMKM agar sesuai standar yang telah ditetapkan," kata Siti Azizah.

Ia menambahkan kegiatan ini dilaksanakan sejalan dengan semangat dan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022, serta sebagai upaya nyata pemerintah untuk mempercepat tumbuh kembang pelaku UMKM, dan agar bisa masuk ke pasar digital.

“Dengan kebijakan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah maka harus melalui UMKM, artinya untuk memanfaatkan peluang ini UMKM harus onboarding di LKPP atau PaDi UMKM,” kata Siti Azizah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI M. Husen Fadlulloh menyampaikan, bahwa PLUT KUMKM merupakan bentuk dukungan pemerintah khususnya kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan pendampingan usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing.

Lebih lanjut Husein Fadlullah juga menyampaikan UMKM Kabupaten Tasikmalaya harus mampu memanfaatkan keberadaan PLUT sebagai mitra usaha. Apalagi saat ini UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan khususnya digitalisasi. 

Baca Juga: Menaker Minta PAPPRI Perbaiki Kesejahteraan Pekerja Seni Musik

“Kalau perlu pendampingan, pelatihan, atau perizinan usaha silakan datang ke PLUT. Tasikmalaya ini patut berbahagia, ada Rumah BUMN dan PLUT, perlu ada sinergi di antara keduanya sehingga layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh UMKM di Tasikmalaya.” ucap Husein Fadlullah. 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen yang berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada UMKM di Kabupaten Tasikmalaya dengan mengoptimalisasikan fungsi dan peran PLUT KUMKM. 

“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendukung berbagai kegiatan pendampingan yang diselenggarakan di PLUT. Seperti hari ini kita dorong UMKM agar memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai pemasaran online khususnya dalam rangka percepatan onboarding produk UMKM dalam pengadaaan barang dan jasa pemerintah/lembaga” katanya. 

Di akhir kegiatan, sebanyak 90 persen peserta telah berhasil onboarding di platform digital. Selain pelatihan, dalam kegiatan ini juga dibuka pelayanan perizinan usaha, standardisasi, dan sertifikasi produk berupa NIB, PIRT, Halal, NPWP, serta bazar produk UMKM binaan PLUT Kabupaten Tasikmalaya.