Metro, Suara.com- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menyatakan, pemerintah dan perguruan tinggi harus saling bersinergi untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM.
Sebagai lahan terbesar dalam aktualisasi semua kebijakan dan pembelajaran yang dilakukan, masyarakat harus didampingi sehingga membangun desa dan Indonesia terlaksana secara utuh.
"Laboratorium terbesar bagi kampus ya di masyarakat, lahan terbesarnya ada di desa. Jadi apa yang dilakukan bapak ibu di kampus dan kebijakan yang kita putuskan di Kemendes harus diaktualisasikan di desa, mendampingi dan memberdayakan masyarakat dengan kunci adanya peningkatan kapasitas dan peningkatan kepemilikan aset desa. Kalau dua ini tidak terwujud maka PR kita selesai," ujar Sekjen Taufik Madjid dalam audiensi dengan Universitas Negeri Malang (UM) di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Pada kesempatan ini Taufik Madjid menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pihak terkait dalam hal ini Kemendes dengan UM untuk mewujudkan program prioritas nasional yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen pada 2024, penurunan angka stunting sampai 14 persen pada 2024, dan peningkatan ketahanan pangan.
Selain peran aktif dari seluruh steakholder, aktor utama yaitu masyarakat juga harus memiliki kualitas SDM yang cukup. Pasalnya semua pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi harus tetap dilanjutkan secara mandiri sehingga desa terus tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing.
"Kami butuh perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dan tentu saja meningkatkan kualitas SDM masyarakat kita. Kolaborasi harus kita rintis dan lakukan sebagaimana kita tahu beberapa program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama. Mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan persoalan ketahanan pangan," jelas Taufik Madjid.
Perguruan tinggi memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan di desa dengan memanfaatkan berbagai jaringannya. Dengan Kemendes PDTT, dibentuk sebuah forum bernama Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Hal ini juga semakin lengkap dengan kebijakan merdeka belajar yang menjadikan desa sebagai salah satu ruang pendidikan. Salah satu program studi yang bisa mempraktikkan kebijakan tersebut dan bekerjasama dengan Kemendes adalah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan langsung berhadapan dengan masyarakat desa.
Kepala Departemen PLS UM Zulkarnain Nasution berharap agar pemberdayaan masyarakat oleh para maahasiswa dari program studi tersebut bisa dilaksanakan lebih luas dari sebelum-sebelumnya.
Baca Juga: Ciptakan Peluang Kerja yang Efisien Lewat Job Fair Virtual
"Kami ada di pendidikan luar sekolah yang sangat berharap agar mahasiswa kami bisa lebih aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama yang kita lakukan bersama Kemendes. Kami benar-benar ingin kolaborasi ini membawa dampak positif untuk mahasiswa yang sedang dalam proses belajar maupun masyarakat yang membutuhkan pendampingan sehingga kualitasnya semakin baik," ungkap Zulkarnain.
Sebagai dasar hukum kerjasama ini, Kemendes PDTT dan UM akan kembali memperbaharui kesepahaman bersama dan perjanjian kerja bersama yang telah berakhir pada Juni 2020.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Dirjen PDP Sugito, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, dan Kepala Biro Humas Erlin Chaerlinatun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Derbi Mataram PSIM vs Persis Tanpa Pemenang, Milo Puas Laskar Sambernyawa Curi Poin
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'