Bakal koalisi yang akan mendukung Anies Baswedan atau yang disebut Koalisi Perubahan yang berisi Partai NasDem, Demokrat, PKS tak kunjung melakukan deklarasi bersama.
Lambatnya deklarasi ini menurut pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung bakal menimbulkan kesan lemah pada Anies Baswedan sendiri.
Oleh karena itu, Rocky menyebutkan bahwa perlu dipercepatnya deklarasi koalisi. Pasalnya jika tidak, hal ini bisa dijadikan kesempatan untuk Ketua KPK Firli Bahuri meringkus Anies.
“Mungkin minggu depan harus diucapkan. Kalau tidak mereka menyiksa Anies. Siksaan itu justru dibaca orang semacam Pak Firli, ‘Kalau begitu kita hajar dulu Anies sebelum dia ada wakil presiden',” kata Rocky Gerung.
Rocky menyebutkan bahwa jika Anies memiliki basis koalisi yang kuat, maka upaya penjegalan akan memiliki peluang yang lebih kecil.
“Bayangkan kalau Anies sudah dideklarasikan harusnya sudah punya wakil presiden, nah itu KPK agak sulit karena KPK anggap Anies punya dukungan publik yang kuat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti manuver Partai Demokrat masih ngotot agar Ketua Umum mereka yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) wajib jadi cawapres Anies.
Sementara PKS juga masih menginginkan kursi cawapres untuk kader mereka.
“Mungkin Pak Surya Paloh tahu bahwa dia nanti akan ada di belakang layar karena SBY akan tampil, itu pasti akan terjadi dalam komunikasi politik tetapi orang akan ingat bahwa Surya Paloh adalah king maker yang cerdas dan cerdik,” ujarnya.
Baca Juga: Ajak Anak Main TikTok, Paras Tampan Putra Della Puspita Bikin Mata Netizen Tak Kedip
PKS yang juga disebut mengusahakan agar kadernya yakni Ahmad Heryawan (Aher) bisa jadi cawapres, menurut Rocky akan dilakukan pendekatan oleh Surya Paloh agar bisa “mengalah”.
“PKS lagi diloby supaya nggak terlalu baper lah kira-kira begitu,karena ini kepentingan untuk mencari figur yang jadi antitesis terhadap Jokowi,” ujarnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Dielu-elukan di Akhir Jabatan, Rocky Gerung Ingatkan Jokowi soal Momen Sebelum Lengsernya Soekarno dan Soeharto
-
'Jokowi Tak Pakai Sutra Lagi, Tapi Telanjang' Rocky Gerung Kritik Dugaan Pengerahan Aparat Buat Sambut Blusukan Presiden
-
Gegara Masuk Golkar, Ridwan Kamil Disinggung Kacang Lupa Kulit Pernah Ditolong PKS-Gerindra-NasDem
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123
-
BRI dan Kementerian UMKM Perkuat Pembiayaan KUR, Dorong UMKM Bandung Naik Kelas
-
Rambah Hutan Lindung di Batam, PT GTP Jadi Tersangka Korporasi
-
Truk LPG Hantam 11 Kendaraan di Kota Bandung, Pesepeda Wanita Meninggal Dunia
-
TNI Masuk MBG, Aktivis Kritik Pendekatan Militer: Bukan Situasi Perang