Suara.com - Partai Demokrat enggan ambil pusing soal adanya isu perjanjian atau kesepakatan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden. Partai berlambang mercy tersebut memilih fokus ke depan wujudkan perubahan dan perbaikan.
"Kami fokus ke depan. Masyarakat menginginkan perubahan dan perbaikan. Mas Anies tokoh perubahan dan perbaikan. Demokrat, Nasdem, dan PKS memiliki kesepahaman mengenai ini," kata Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (1/2/2023)
Ia justru mengajak semua pihak ke depan lebih fokus bertarung pada ide dan gagasan.
"Mari satukan energi positif dan konstruktif, bertarung ide dan gagasan, program untuk kebaikan bangsa dan negara ini," ungkapnya.
Herzaky menegaskan, bahwa Demokrat tak takut jika adanya perjanjian tersebut justru menjadi bumerang buat Anies. Ia mengklaim selama ini Anies sudah banyak menepati janjinya.
"Mas Anies itu komit banget dengan janji-janjinya. Lihat saja Jakarta. Bagaimana Anies mewujudkan janji-janjinya," ujarnya.
"Lagi pula, kondisi negeri sedang sulit. Rakyat masih banyak yang susah. Lebih baik fokus bagaimana perbaiki kondisi negeri. Bagaimana bantu rakyat yang sedang susah. Ayo kita fokus ke depan. Bagaimana jaga pemilu 2024 jujur dan adil. Berkontestasi tanpa saling bermusuhan," sambungnya.
Perjanjian Prabowo-Anies
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sempat mengungkap adanya perjanjian tertulis antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan perihal pemilihan presiden atau pilpres. Ia hanya menyebut kalau isi perjanjian tersebut berkaitan dengan masa depan bangsa.
Baca Juga: Menuju Capres 2024, Anies Baswedan Kantongi Tiket Dukungan Penuh PKS dan Nasdem
Sandiaga menuturkan kalau perjanjian tertulis itu dibuat pada September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga ditulis, ditandatangani serta dibubuhkan materai.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sandiaga tidak menjawab apakah dalam isi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya menegaskan kalau dalam perjanjian tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut menyebut kalau perjanjian Prabowo, Anies dan dirinya itu masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Atribut dan Baliho Anies Baswedan Dibakar
-
Menuju Capres 2024, Anies Baswedan Kantongi Tiket Dukungan Penuh PKS dan Nasdem
-
PKS Resmi Dukung Anies Baswedan Jadi Capres, Partai Lain Diminta Segera Ikut Gerbong
-
Ungkapan Anies Baswedan Usai Resmi Diusung 3 Partai, Threshold 20 Persen Terpenuhi
-
Disebut Komplain ke Surya Paloh Soal Deklarasi Anies, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta