Balik dari Lebaran, Pendatang Baru di Ibu Kota Jakarta Perlu Lakukan Ini untuk Urusan Kependudukan

Pemprov DKI Jakarta tidak menerapkan Operasi Yustisi, sehingga pendatang baru di ibu kota kita diharapkan mengambil langkah ini.

Mudik Lebaran lantas balik sesudahnya. Di saat balik dari Hari Raya Idul Fitri itulah para pendatang baru biasanya ikut serta dalam gelombang kedatangan ke Ibu Kota Jakarta. Termasuk mereka yang ingin merasakan bekerja di perantauan.

Dikutip dari kanal News Suara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebutkan bahwa musim mudik Lebaran tahun ini akan menjadi momen ramainya pendatang baru ke Ibu Kota.

Diprediksi, puluhan ribu warga dari luar kota akan datang bersamaan dengan arus balik. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI, Budi Awaluddin.

Disebutkannya bahwa tiap mudik Lebaran selalu berimplikasi  potensi bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga keluar Jakarta.

Dukcapil DKI Jakarta mencatat, terjadi tren peningkatan jumlah pendatang di Jakarta tiap tahunnya. Seperti dalam tiga tahun terakhir. Perinciannya, pada 2020 sejumlah 113.814 orang, 2021 mencapai 139.740 orang, dan 2022 sejumlah 151.752 orang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta para pendatang baru saat musim mudik Lebaran ini untuk melakukan pendataan kependudukan. Caranya melapor kepada pengurus RT atau RW setempat.

Strategi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta ini bertujuan mendata pendatang baru yang kerap diajak pemudik dari Jakarta.

"Tiap warga pendatang diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat," jelas Kepala Disdukcapil DKI, Budi Awaluddin kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Budi Awaluddin tidak menyampaikan adanya rencana Operasi Yustisi dengan meminta warga tanpa dilengkapi KTP DKI pulang ke daerahnya masing-masing. Ia hanya menyebut akan melakukan pendataan saja.

Selebihnya, Budi Awaluddin berharap para pendatang baru memiliki persiapan matang ketika datang ke Jakarta.

"Kami juga mengimbau agar pendatang mempunyai kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan,” ujarnya.