DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginisiasi kegiatan Ijtima Ulama Jakarta. Ada sembilan poin rekomendasi yang dihasilkan dalam forum yang digelar di salah satu hotel di Jakarta, Kamis (2/2/2023) tersebut.
Di antaranya menjadikan Ijtima Ulama Jakarta sebagai forum komunikasi para ulama, kiai, habaib, maupun Bu Nyai untuk menjalankan politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik sebagai gagasan utama dalam merawat masa depan Jakarta.
Para ulama juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Hal itu untuk mewujudkan Jakarta yang bebas banjir, macet dan polusi. Jakarta yang sehat, bersih, aman, dan nyaman serta Jakarta yang religius, manusiawi, toleran, dan berkeadaban. Selain itu, Jakarta yang cerdas, maju, makmur, adil, dan sejahtera seluruh warganya.
"Jakarta yang mempunyai good governance dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam pemerintahan untuk mewujudkan kultur yang madani," kata Juru Bicara Ijtima Ulama Jakarta KH Makmun Soleh.
Selain itu, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta mewujudkan pemilu di DKI Jakarta yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang serta politisasi agama.
Poin lainnya adalah meminta pemerintah untuk menindak tegas restoran atau kafe di Jakarta yang menjual produk-produk makanan minuman yang diragukan kehalalannya.
Langkahnya dengan melakukan pengawasan dan edukasi serta penegakan hukum terhadap para pengusaha kafe Jakarta yang tidak mematuhi peraturan tentang jaminan produk halal.
Ijtima Ulama Jakarta juga mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik.
Para ulama, khususnya dai dan daiyah yang terlibat dalam Ijtima Ulama Jakarta akan berada di garda depan dalam mengawal isu-isu kesetaran gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menambahkan, Ijtima Ulama Jakarta memberikan mandat penuh kepada DPP PKB untuk terus memperjuangkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pemimpin nasional periode 2024-2029.
Serta memberikan kewenangan kepada Cak Imin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Bank Sumsel Babel Bedah Rumah Ibu Ojol di Palembang, Nurmalinda Kini Punya Harapan Baru untuk 3 Anak
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Mencoba Tuak Dayak: Minuman Tradisional yang Hanya Keluar Saat Pesta Panen Gawai
-
Detik-detik Kebakaran Hebat di Pasar 16 Ilir Palembang Malam Ini, Pedagang Panik saat Muncul Kilatan
-
Misi Besar Bojan Hodak Lanjutkan Tren Positif Persib Bandung atas Persija Jakarta
-
7 Sepatu Lari Lokal dengan Desain Paling Berani: Berani Pakai Warna Tabrak Saat Lari?
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Real Madrid Memanas! Federico Valverde Dilarikan ke RS Usai Baku-hantam dengan Tchouameni