Nilai Transasksi Rekening Mantan Pejabat Dirjen Pajak Capai Rp 500 Miliar, Emosi Publik Bergejolak

Publik dibuat murka dengan berita bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada transaksi senilai Rp 500 miliar dari rekening milik mantan pejabat di Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Mereka menilai transaksi dengan nilai setengah triliun itu merupakan sesuatu yang sangat tidak wajar.

"500 M bisa beli beat karbu berapa buah ya?" tulis pemilik akun Twitter @satryowi***** pada Selasa (7/6/2023).

Netizen yang lain menanggapi bahwa kasus Rafael Alun yang merupakan ayah dari Mario Dandy terduga penganiaya anak petinggi GP Ansor itu diusut tuntas.

Mereka khawatir memperkaya diri melalui jalan yang tak sah bakal menjadi cita-cina generasi penerus bangsa ini.

"Dipecat gede bener pensiunnya mpe 500 M, info PPATK ya. Bahaya ini bisa jadi cita2 anak jaman skrg," tulis @akucinta*****.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan puluhan rekening Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya dengan nilai transaksi lebih dari Rp500 miliar pada periode 2019 hingga 2023.

"Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya D/K (Debit/Kredit) lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/3/2023) dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan rekening yang dibekukan terdiri atas rekening pribadi Rafael, keluarga termasuk putranya Mario Dandy Satrio dan perusahaan atau badan hukum.

Baca Juga: Bintangi HMLYCP Tanpa LE SSERAFIM, Chaewon Mengaku Sempat Kewalahan

Ivan menegaskan angka Rp500 miliar itu merupakan nilai mutasi rekening selama tiga tahun terakhir, bukan nilai dananya.

"Lebih dari 40 rekening yang diblokir," ujarnya.

Pemblokiran itu, kata dia, diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tersebut.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke tahap penyelidikan.

"Terkait pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.