Nasaruddin Umar: Politik Identitas Akan Mereda di Pemilu 2024

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menilai pemanfaatan politik identitas yang cukup masif dalam Pemilu 2019 akan berkurang pada Pemilu 2024.

"Insya Allah, kalau saya bayangkan, itu (pemanfaatan politik identitas) nanti akan mereda," ujar Nasaruddin kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, usai memimpin audiensi sejumlah pimpinan majelis-majelis tinggi agama terhadap KPU RI.

Menurut dia, pemanfaatan politik identitas, terutama terkait dengan agama dapat berkurang pada Pemilu 2024. 

Karena pada saat ini masyarakat Indonesia memiliki kematangan dalam beragama dan berpolitik yang makin baik.

"Kematangan beragama, kematangan berpolitik masyarakat Indonesia makin bagus. Coba saja lihat, berbeda partai politik, tetapi bisa makan bareng, bisa saling bayarin," ucap dia.

Sebelumnya, Nasaruddin Umar menyampaikan usai melakukan audiensi, sejumlah tokoh agama dari majelis-majelis tinggi agama dan KPU RI menyepakati kerja sama dalam mengupayakan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu harmoni atau kerukunan antarumat di Tanah Air.

"Ini sebuah tradisi baru yang akan kami lakukan, kerja sama majelis tinggi agama dengan KPU."

"Saya kira ini belum pernah dilakukan sebelumnya bagaimana supaya emosi keagamaan tidak dilibatkan terlalu jauh untuk memperjuangkan suatu kepentingan jangka pendek."

"Maksudnya, bagaimana supaya pesta demokrasi itu tidak mengganggu harmoni antarumat beragama," jelas dia.

Baca Juga: Nasaruddin Umar soal Jadi Cawapres Ganjar: Saya Belum Istikharah

Untuk menindaklanjuti kesepakatan kerja sama itu, Nasaruddin mengatakan ke depannya para pimpinan umat beragama akan memberikan arahan kepada anggota majelis-majelis agama di tingkat daerah.

Agar mengajak masyarakat untuk tidak melibatkan emosi keagamaan dalam Pemilu 2024.

"Jangan sampai nanti, hanya untuk kepentingan sesaat, melibatkan emosi keagamaan tidak pada tempatnya," kata Nasaruddin.

Di samping itu, lanjut dia, para tokoh agama juga akan bersedia membantu KPU untuk mengingatkan para peserta pemilu agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.