Erick Thohir Bisa Tetap Jadi Ketum PSSI Meski Jadi Cawapres Prabowo, Statuta PSSI dan FIFA Tak Haramkan Rangkap Jabatan?

Nama Erick Thohir menguat sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dari Prabowo Subianto. Ketum PSSI itu rumornya akan segera diumumkan menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2024. 

Terbaru, Erick Thohir seperti dikutip dari Suara.com, hari ini Rabu (18/10) mengajukan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Baintelkam Polri.

"Kalau buat SKCK-nya ya bener. Tapi untuk apa saya belum dapat informasi," kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Seandainya benar ia dipilih untuk jadi Cawapres Prabowo Subainto, dan kemudian mari berandai-andai pasangan ini menang Pilpres 2024, apakah Erick Thohir akan melepas jabatannya sebagai ketum PSSI? 

Sejatinya jika merujuk pada statuta PSSI tidak diatur perihal rangkap jabatan ketum PSSI. Bab IV perihal Ketua Umum di Statuta PSSI tidak terdapat pasal yang mengharuskan ketum PSSI mundur jika memiliki jabatan politik. 

Di pasal 39 nomor 6 Status PSSI hanya disebutkan bahwa Ketum PSSI bisa memberikan tugas dan wewenangnya kepada wakil ketum jika ia berhalangan. 

"Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum dengan usia tertua akan menggantikannya," bunyi pasal 39 nomor 6. 

Selain itu, di pasal yang sama nomor 7 juga hanya disebutkan ketum PSSI memiliki kewenangan tambahan yang dicantumkan dalam peraturan organisasi internal PSSI. 

"Setiap kewenangan tambahan dari Ketua Umum harus dicantumkan dalam peraturan organisasi internal PSSI," 

Baca Juga: Erick Thohir Bakal Jadi Cawapres Prabowo Subianto, Zainudin Amali Bisa Naik Jadi Ketum PSSI?

Jika statuta PSSI tidak haramkan rangkap jabatan ketum PSSI, bagaimana dengan statuta FIFA? Di statuta FIFA juga tidak diatur perihal tersebut. 

Soal rangkap jabatan politik ketum PSSI beberap tahun lalu sempat jadi sorotan. Pada 2016, Menpora Imam Nahrawi sempat menghimbau agar ketum PSSI tidak rangkap jabatan. 

Namun himbauan itu kemudian sempat dibantah oleh Kelompok 85 yang diwakili oleh juru bicara mereka, GH Sutejo. Menurutnya, di statuta FIFA ataupun PSSI tidak diatur soal rangkap jabatan ketum PSSI. Ia juga tegaskan bahwa ketum PSSI bukan jabatan politik melainkan jabatan olahraga.