Suara.com - Jakarta, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko menyatakan wait and see terhadap kelanjutan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura, khususnya dalam bidang militer.
"Selama ini belum ada yang berubah, nanti kita lihat perkembangan situasi. Tergantung mereka, kalau mereka membawa situasi yang tidak bagus, silahkan. Tapi bagi saya mari kita jalan baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang perlu dipertentangkan ke arah yang negatif," ujar Jenderal Moeldoko sebelum mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Prinsipnya, lanjut Moeldoko, TNI akan bekerjasama dengan siapa pun dengan baik.
"Bagi saya nggak ada masalah kerjasama akan dilanjutkan. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan negara, no way. Kita punya sikap yang jelas dan tegas," kata Moeldoko.
Moeldoko menyatakan bahwa ia tidak sakit hati dengan sikap dan protes Singapura atas penamaan KRI Usman Harun. Kendati demikian, kata Moeldoko, TNI tidak terima bila Usman-Harun dinyatakan sebagai teroris.
"Dia adalah aktor negara, bukan aktor non state, orang dia seorang marinir. Kami (TNI) sepakat nggak ada yang berubah, tetap Usman-Harun. Nama ini sudah 2012-12-12 itu sudah keputusannya itu, sebelumnya sudah melalui diskusi yang panjang, tidak ada kolerasinya dengan perkembangan situasi saat ini," katanya.
Berita Terkait
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
PT PMM Sebut TNI AL Bertindak Arogan Buka 15 Kontainer, Sengketa Ekspor Tambang Makin Memanas
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Moeldoko Sentil Pemerintah Terkait Nasib Subsidi Mobil Listrik yang Bikin Konsumen Bingung
-
'Tetangga Punya SHM, Kami Kok Tidak?' Warga Pangkalan Jati Tagih Keadilan Lahan ke Komisi XI DPR
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT