Suara.com - Pro kontra penamaan KRI Usman Harun masih terus berlanjut. Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan yang melarang KRI itu masuk ke pelabuhan di Negeri Singa itu. Selain itu, tentara Singapura juga tidak diperbolehkan melakukan latihan militer dengan kapal perang tersebut.
Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengungkapkan, peraturan itu merupakan respon Singapura atas keputusan pemerintah Indonesia yang memberi nama kapal perang itu Usman Harun. Nama tersebut diambil dari dua marinir yang dihukum mati karena aksi pengeboman di MacDonald House pada 1965 yaitu Usman Mohamed Ali dan Harun Said.
Aksi pengeboman itu terjadi di era konfrontasi antara Indonesia dengan Singapura. Pengeboman di MacDonald House menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang lainnya.
Singapura secara terbuka menyampaikan keberatan atas penamaan KRI Usman Harun. Penamaan itu dianggap bisa melukai perasaan keluarga korban. Usman dan Harun dihukum mati pada 1968. Meski sudah ada permintaan maaf dari Presiden Soeharto, Singapura tetap menghukum dua marinir tersebut.
Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam mengatakan, peristiwa tersebut merupakan momen yang sangat menentukan dalam sejarah Singapura.
“Apabila kami bersedia melepas mereka ketika itu, maka akan menjadi preseden bagi hubungan antara kami dengan Negara-negara besar. Kami harus melakukan apa yang diminta Negara besar dan menekan kami meski saat itu kami tengah berduka. Itu merupakan konsep kedaulatan yang berbeda dan tidak baik bagi kami, yang tentu tidak bisa kami terima,” kata Shanmugam. (CNA)
Berita Terkait
-
Temui PM Singapura, Pramono Jual Potensi Investasi di Jakarta
-
BBM di Indonesia Lebih Murah dari Singapura, tapi Apakah Lebih Terjangkau?
-
Rayu Investor Global di Singapura, Pramono Anung: Jakarta Terbuka bagi Investasi Hijau
-
Singapura Buka Suara soal Aturan Ekspor Satu Pintu Danantara Sumberdaya Indonesia
-
Indonesia-Singapura Umumkan Kerja sama Ekonomi, Dari Investasi hingga Rute Pesawat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT