Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, permasalahan di Jakarta memang cukup rumit. Salah satu masalah yang tak kunjung selesai menurutnya adalah penataan pedagang kaki lima (PKL).
Sehubungan dengan itu, Ahok pun berkelakar bahwa lebih mudah menyelesaikan masalah di Jakarta dari Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, ketimbang dari Balaikota.
"Makanya kadang-kadang, lebih gampang ke Medan Merdeka Utara (Istana) dulu buat nyelesaiin semua urusan (masalah)," tutur Ahok di Balaikota, Jumat (28/2/2014).
Ungkapan Ahok ini sekaligus menanggapi sulitnya penataan PKL di Blok G Pasar Tanah Abang. Apalagi adanya kabar soal mafia penjualan kios di pasar itu yang membuat para PKL yang direlokasi tidak betah dan kembali ke jalanan.
"Orang pasti lebih suka di bawah, apalagi ada mafianya di atas," tutur Ahok.
Terhadap adanya mafia ini, kata Ahok, oleh pihaknya juga sudah dilakukan tindakan dengan mengajak aparat penegak hukum. Namun nyatanya, meskipun sudah mengajak aparat, tidak juga membuahkan hasil.
"Nah, ada pemberantasan, ini mau turunin pasukan. Polisi misalnya, mau bawa polisi. Nah, kita cuma bisa imbau polisi untuk membantu saja kan," tutur Ahok.
Diakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sendiri memang memiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bisa diberdayakan untuk melakukan penertiban. Namun Satpol PP ini, menurut Ahok, tidak bisa melakukan penegakan hukum akan keberadaan PKL yang memakan bahu jalan serta mengganggu ketertiban. Sebabnya, tidak ada landasan hukum ketika Satpol PP itu bekerja.
"(Satpol PP) Enggak bisa ngapa-ngapain. Mau bongkar, harus ke pengadilan, harus ke hakim. Ujung-ujungnya cuma kena Tipiring (tindak pidana ringan). Tapi sudahlah, jangan putus asa aja," tandas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Berita Terkait
-
Janji Eksel Runtukahu Apabila Dapat Panggilan Timnas Indonesia
-
Laris Manis! Konser EXO Planet #6 'EXhOrizon' di Jakarta Resmi Tambah Hari
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
PSI Usul Cara Lain Tambah PAD Jakarta, Tak Perlu Jual Nama Halte ke Parpol
-
KPK Kalah! PN Jaksel Batalkan Status Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta