Suara.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku dirinya mengalami kesulitan melipat kertas suara saat di bilik suara setelah mencoblos di TPS 27 Jalan Kertajaya Indah Timur, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Rabu (9/4/2014).
"Kertasnya besar, jadi bingung melipatnya habis dicoblos," ujarnya ketika ditemui setelah mencoblos bersama istri dan tiga anaknya.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, tidak perlu antre karena kebetulan sedang sepi pemilih. Ia datang bersama Nina Kirana Soekarwo didampingi Ferdian Satria Nugraha, Kartika Ayu Prawitasari dan menantu Adista Aprelia Sari.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menggunakan hak suaranya di bilik yang terbuat dari kardus. Bilik ini merupakan bilik tambahan dari bilik berbahan aluminium.
"Iya, kebetulan dapat bilik yang dari kardus, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah mencoblos," katanya.
Di TPS yang letaknya tidak jauh dari kediaman pribadi Pakde Karwo tersebut sempat terjadi kesalahan cetak pada plano model BE-1 berisi calon tetap (DCT) untuk dapil III DPRD Kota Surabaya.
Plano yang ditempel di dekat pintu masuk TPS itu nomor urut Partai Demokrat tertera nomor 6, padahal seharusnya nomor 7. Tapi akhirnya Ketua KPPS TPS 27 Achmad Rusdianto langsung mencoretnya dan diganti angka 7.
"Tidak apa-apa, hanya salah cetak saja. Ketua KPPS juga sudah membenarkannya," kata Pakde Karwo.
Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat tersebut memastikan ia mencoblos gambar partainya. Karena, kata dia, jika mencoblos partai lain maka termasuk disersi.
Di bagian lain, pihaknya mengaku sejak pagi sudah mengecek dan memantau informasi ke sejumlah kepala daerah dan penyelenggara Pemilu, seperti KPU Jatim, Bawaslu dan beberapa TPS.
"Tradisinya Jatim punya tradisi luar biasa tentang kebersamaan, persaudaraan, dan terbuka. Kalau ada masalah, bisa diselesaikan secara musyawarah karena itu kultur masyarakat di sini," katanya.
Di Jatim, sejumlah pejabat pusat yang berasal dari Jatim juga mencoblos di Surabaya, di antaranya Menteri BUMN Dahlan Iskan di Ketintang dan Mendikbud Mohammad Nuh di Rungkut Asri Utara. (Antara)
Berita Terkait
-
Oktober 2026 Ini Pemerintah Siapkan Wajib Halal Nasional, Ini Dampak Bagi UMKM, Bisnis, dan Konsumen
-
Khofifah Jadi Saksi Kasus Hibah Pokir DPRD Jatim
-
Klarifikasi Mekanisme Dana Hibah, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Khofifah 12 Februari
-
Nama Gubernur Khofifah Muncul di Sidang Korupsi Dana Hibah, Akan Jadi Saksi Besok
-
Emil Dardak Ungkap Kejanggalan dalam Aksi Pembakaran Gedung Grahadi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!