Suara.com - Puluhan calon legislatif (caleg) stres karena gagal dalam pemilu, 9 April lalu mulai berdatangan ke Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) di Abepura, Jayapura, Papua.
Direktur RSJD Abepura, dr Samo Adi kepada Antara di Jayapura, Selasa mengatakan pihaknya terpaksa menyulap Apotik yang berukuran 3 x7 meter dirumah sakit tersebut untuk ruang rawat inap.
Ini dikarenakan melonjaknya para pasien caleg yang gagal dalam pemilihan tahun ini.
Menurut dia, setiap hari para caleg ini mulai berdatangan ke rumah itu untuk konsultasi."Rata-rata caleg yang berobat jalan ada sekitar 20 orang setiap harinya. Caleg yang berobat adalah stress berat dan belum dinyatakan gangguan jiwanya," katanya.
Dia mengatakan, caleg yang datang berobat membutuhkan pemulihan dan pengobatan dengan jangka waktu yang lama. Para caleg ini juga patut di kasihani, sebab rata-rata para caleg yang berobat dalam keadaan terpuruk.
"Mereka kasihan sekali, mentalnya jatuh dan tambah stress.Pengalaman pengobatan, kebanyakan para caleg susah disembuhkan, namun mereka bukan gangguan jiwan," tuturnya.
Fasilitas tempat tidur yang tersedia di rumah sakit itu, kata dia, hanya sekitar 50-60 bangsal sementara pasien rawat inap sebanyak 90 lebih. Pasien rawat inap meningkat tajam.
"Kami juga kekurangan tenaga medis dan psikiater. Perlu penambahan tenaga," ujarnya guna kelancaran pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut," tuturnya.
Ia mengatakan, pihaknya sudah melaporkan segala kekurangan yang di alami ke Gubernur Papua, Lukas Enembe dan ke Kementrian Kesehatan, namun sampai saat ini belum di tanggapi. "Setiap tahun memang ada penambahan tempat tidur, tapi pasien terus meningkat," ujarnya.
Dia menambahkan, memang sudah ada bantuan berupa fasilitas namun belum cukup. Pemerintah Papua dan Pusat diminta menambah fasilitas yang di butuhkan karena hanya satu-satunya rumah sakit yang menangani pasien sakit jiwa di pelosok Papua. (Antara)
Berita Terkait
-
Digaji Fantastis, Kinerja DPRD Kabupaten Bogor Dipertanyakan: Tak Terdengar dan Tak Terlihat?
-
Bukan Lagi Soal Senang-senang, Anak Muda Kini Resah Kebijakan Politik
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Melanie Subono Minta Kawal 17+8 Tuntutan Rakyat: Bosan dengan Janji-Janji Politik
-
Rahasia Demokrasi Sehat: Bukan Cuma Pemilu, tapi Literasi Politik!
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Indonesia di Ujung Tanduk, Negara Keturunan Jawa Malah Berpeluang Lolos ke Piala Dunia 2026
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaru September 2025
-
IHSG Jeblok Hingga 1 Persen di Sesi I Perdagangan Selasa Setelah Sertijab Menteri Keuangan
-
19 Tewas di Aksi Demo Anti Korupsi, Eks Persija Jakarta: Pemerintah Pembunuh!
-
Pidato Perpisahan Sri Mulyani: Hormati Ruang Privacy Kami!
Terkini
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
-
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Resmi Rangkap Menkopolkam Ad Interim, Langsung Ambil Komando
-
Ingin Sambungkan MRT Jakarta ke Banten, Pramono Anung Desak Dirut Cari Akal!
-
LHKPN Bongkar Kekayaannya Rp27 Miliar, Tapi Wamen Haji Dahnil Anzar Tetap Santai Kerja Naik KRL
-
Tampang 2 Pembunuh Keluarga Sahroni, Kronologinya Mengerikan: Tega Habisi Bayi dan Rampok Rp7 Juta
-
Rencana Jadikan PAM Jaya PT Dapat Penolakan, Pramono: Sekarang Eranya Pendanaan Tak Hanya dari APBD
-
Sesama Teknokrat dari Kampus Saingan, Beda Pendidikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa vs Sri Mulyani
-
Otak Pembunuhan Keluarga Sahroni di Indramayu Ternyata Residivis, Motif Cuma Gegara Uang Rp750 Ribu
-
Usai Di-reshuffle, Budi Arie Bicara Dukungan ke Prabowo dan Isyarat Pulang ke Projo
-
Niat Laporkan Ferry Irwandi, Polisi Sebut Institusi TNI Tak Bisa Tuntut Pencemaran Nama Baik