Suara.com - Wakil Sekjen PPP, Syaifullah Tamliha, yang merupakan pendukung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengklaim sebagian besar pengurus DPP PPP tidak akan hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar kubu Romahurmuziy dan Suharso Manoarfa.
Syaifullah yang dihubungi suara.com mengungkapkan bahwa undangan disebar tidak melalui surat, tetapi hanya lewat pesan singkat di telepon genggam.
“Saya hanya terima lewat SMS dan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum. Jadi saya tidak akan hadir,” katanya.
Dia mengatakan kalau Rapimnas harus melalui persetujuan Ketua Umum PPP terlebih dahulu.
“Jadi Rapimnas itu ilegal,” tegas Syaifullah lagi.
Syaifullah juga berkeras bahwa Suryadharma adalah orang paling berdaulat sesuai konstitusi partai untuk memutuskan kebijakan partai.
Dia sekaligus membantah kalau keputusan mendukung Prabowo dan berkoalisi dengan Gerindra sudah melalui waktu yang panjang.
“Soal dukungan itu proses yang lama,” tambahnya.
Namun demikian menurut Syaifullah, khusus untuk soal rotasi pengurus yang berujung dengan dicabutnya jabatan Sekjen dari Romahurmuziy dan pemecatan enam orang lainnya, memang dilakukan dalam kondisi mendesak yang hanya dihadiri 20 pengurus DPP pada Jumat (18/4/2014) kemarin.
Rencananya hari ini, Romahurmuziy dan Suharso Manoarfa mengumpulkan 28 DPW di Kantor DPP PPP di Jakarta untuk mempertanyakan dan menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma Ali.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps
-
Perdokjasi Dorong Prodi S2 Kedokteran Asuransi Pertama di Indonesia, Target Berdiri 2028
-
Insiden Panipahan Jadi 'Wake-Up Call', Kapolda Riau Deklarasi Perang Total Lawan Narkoba
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Nyatakan Netral, PSI Siap Mediasi Sahat-JK
-
Resmi, UBL Pecat Dosen Terduga Pelaku Pelecehan Mahasiswi