Suara.com - Wakil Sekjen PPP, Syaifullah Tamliha, yang merupakan pendukung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengklaim sebagian besar pengurus DPP PPP tidak akan hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar kubu Romahurmuziy dan Suharso Manoarfa.
Syaifullah yang dihubungi suara.com mengungkapkan bahwa undangan disebar tidak melalui surat, tetapi hanya lewat pesan singkat di telepon genggam.
“Saya hanya terima lewat SMS dan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum. Jadi saya tidak akan hadir,” katanya.
Dia mengatakan kalau Rapimnas harus melalui persetujuan Ketua Umum PPP terlebih dahulu.
“Jadi Rapimnas itu ilegal,” tegas Syaifullah lagi.
Syaifullah juga berkeras bahwa Suryadharma adalah orang paling berdaulat sesuai konstitusi partai untuk memutuskan kebijakan partai.
Dia sekaligus membantah kalau keputusan mendukung Prabowo dan berkoalisi dengan Gerindra sudah melalui waktu yang panjang.
“Soal dukungan itu proses yang lama,” tambahnya.
Namun demikian menurut Syaifullah, khusus untuk soal rotasi pengurus yang berujung dengan dicabutnya jabatan Sekjen dari Romahurmuziy dan pemecatan enam orang lainnya, memang dilakukan dalam kondisi mendesak yang hanya dihadiri 20 pengurus DPP pada Jumat (18/4/2014) kemarin.
Rencananya hari ini, Romahurmuziy dan Suharso Manoarfa mengumpulkan 28 DPW di Kantor DPP PPP di Jakarta untuk mempertanyakan dan menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma Ali.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
Terkini
-
Tolak Pembukaan Lahan Sawit di Papua, Paul Finsen: Sampaikan ke Prabowo dan Bahlil, Setop Barang Itu
-
Gaji Pokok Nol Rupiah, Hakim Ad Hoc Curhat Pilu: Meninggal Dunia Pun Harus Urunan
-
KKP Kerahkan 1.142 Taruna ke AcehSumatra, Fokus Bersihkan Lumpur Pascabencana
-
Airlangga Hartarto Mendadak Muncul di Gedung KPK, Ada Apa?
-
KLH Siapkan Gugatan Triliunan untuk 6 Perusahaan Terduga Biang Banjir Sumatra
-
Kamuflase Bus Pekerja: Strategi PT GAN Kelabuhi Bea Cukai demi Keluarkan Barang Tanpa Izin
-
Ratusan Pengemudi Ojol Demo di Depan Kedubes AS, Sindir Janji Jokowi Soal Payung Hukum
-
Misteri Jurist Tan Dijuluki 'Bu Menteri': Hakim Gregetan, Jaksa Didesak Segera Tangkap Buronan Ini
-
YLKI Catat 1.977 Aduan Konsumen Sepanjang 2025, Jasa Keuangan Paling Dikeluhkan
-
KPK Periksa Sekretaris Camat dan 5 Direktur Swasta dalam Kasus Korupsi Bupati Bekasi