Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Ahmad Basarah mengklaim PDI Perjuangan memiliki konstelasi lebih stabil daripada partai politik lain dalam menghadapi persoalan internal partai.
"Kalau dibandingkan parpol lain, di PDI Perjuangan kontelasi relatif lebih stabil," kata Basarah dalam acara diskusi di kawasan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Dia mengatakan, secara umum ada beberapa tikungan tajam yang membuat ancaman eksistensi di partai politik dan konstelasi politik. Ancaman itu akan meningkat menjelang suatu pemilihan, baik Pemilihan Ketua Umum yang baru, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden.
Menurutnya, peningkatan konstelasi internal partai tidak akan terjadi lantaran Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang telah memimpin partai lebih dari 20 tahun. Selain itu, Megawati juga memiliki hak prerogatif mandatoris partai setelah didaulat dalam Kongres partai berlambang banteng itu.
Dia mencontohkan, jika dalam pemilihan capres dan cawapres, di partai lain akan muncul konstelasi, tidak demikian halnya di PDI Perjuangan.
"Dalam kongres jelas, perihal capres dan cawapres serta kapan diumumkan, itu diserahkan kepada Ketum sebagai pemegang mandat, dan tanggal 14 Maret sudah digunakan kewenangan itu dengan menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres dari PDI Perjuangan. Itu sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme pengambil keputusan di partai. Keputusan Bu Mega adalah sah dan legal secara konstitusional secara kepartaian," katanya.
Karena itu, tambahnya, keputusan Megawati soal menggugurkan asumsi banyak orang bahwa sistem PDI Perjuangan adalah oligarkis, jauh dari demokratis.
"Dengan ditetapkan Jokowi mengugurkan (asumsi) itu dan menjawab (asumsi) itu. PDI Perjuangan punya cara demokrasi, ala PDI Perjuangan. Mudah-mudahan keputusan ini bisa bawa maslahat untuk Indonesia dan memberikan pembelajaran kepada partai politik lain," tuturnya.
Berita Terkait
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik
-
PDIP Pilih Jadi 'Penyeimbang': Strategi Cerdas atau Sekadar Oposisi Abu-Abu?
-
Berkas Roy Suryo Cs Dilimpahkan ke Kejaksaan, Kapan Tersangka Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Disidang?
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
KPK Geledah Kantor DJP, Amankan Dokumen dan Uang 8.000 SGD
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
Tragis! Tiga Warga Cilincing Tersengat Listrik di Tengah Banjir Jakarta Utara
-
IKN Nusantara: Narasi Kian Meredup Meski Pembangunan Terus Dikebut?
-
Kejaksaan Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri di Awal Tahun
-
KPK Ungkap Petinggi PBNU Diduga Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji
-
Fahri Hamzah: Pilkada Lewat DPRD Diskusi Efisiensi, Jangan Terlalu Curigai Prabowo
-
Sekolah Tanpa Hukuman? Begini Arah Baru Disiplin ala Abdul Muti
-
Hadapi Cuaca Ekstrem, Jaga Kesehatan dan Kebersihan dengan 10 Tips Ini
-
Percepatan Pemulihan Layanan Adminduk: Dukcapil Salurkan Sarpras ke Aceh Tamiang Sampai Kota Langsa