Suara.com - Direktur Eksekutif Political Communication Institute (Polcomm) Heri Budiyanto menyarankan Partai Golkar perlu realistis mengusung cawapres saja dalam Pemilu Presiden dan Wapres 9 Juli 2014.
"Lebih baik Golkar mendukung capres dari koalisi partai dan mengambil posisi cawapres saja," katanya pada diskusi "Dinamika Internal Partai Jelang Pilpres" di Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Heri Budiyanto menyebutkan terdapat empat nama yang layak dimajukan sebagai cawapres Partai Golkar yakni Priyo Budi Santoso, Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, dan Luhut Panjaitan.
Ia menegaskan sebaiknya Golkar belajar dari Pemilu Presiden pada 2004 dan 2009 yang mengajukan calon presiden tetapi kalah telak dibandingkan calon dari partai lain.
"Mereka adalah partai yang pertama kali mengusung konvensi tetapi hasil konvensi tidak menang dalam Pilpres 2004. Pada 2009, Ketua Umum yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla juga kalah. Sekarang Ketua Umum Aburizal Bakrie, elektabilitasnya pun tak tinggi," katanya.
Ia menunjukkan hasil survei Polcomm per 3 April, bakal capres PDIP Joko Widodo masih tertinggi dengan elektabilitasnya 31 persen dan Prabowo dengan elektabilitas 19 persen sedangkan Aburizal Bakrie hanya enam persen.
Jika Golkar tetap mengajukan Aburizal Bakrie, sangat sulit mengalahkan Joko Widodo maupun Prabowo.
"Namun kalau akan tetap mau ngotot mencalonkan Ical tentunya yang tahu kader Golkar sendiri,'' katanya.
Ia menegaskan Golkar harus cermat berhitung dengan memunculkan kader-kader internal sebagai cawapres resmi yang diusung oleh partai berlambang beringin itu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terkini
-
Kolaborasi Relawan dan Pemerintah Dorong Pemulihan Sumatera Lebih Cepat
-
Prabowo Saksikan 10 MoU RIKorea Selatan, Perkuat Kemitraan Strategis
-
Akhirnya Israel Khianati AS, Stok Rudal Tomahawk Makin Sedikit
-
WFH ASN Setiap Jumat, DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Jadi Ajang 'Long Weekend'
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas, Anggota DPR Desak Jaksa Diberi Sanksi Akibat Dakwaan Gagal
-
Jakarta 'Dikepung' Sampah, Pramono Anung: Sebentar Lagi Terselesaikan
-
Surat Keterangan Pendidikan Gibran Digugat, Subhan Palal Sebut Tidak Sah dan Harus Batal Demi Hukum
-
Israel Tolak Ikut Invasi Darat ke Iran, Kemarahan Publik AS Meledak
-
'Sudah Sampai di Situ', Polda Metro Jaya Tegaskan Tak Lagi Usut Kasus Air Keras Aktivis KontraS
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar