Suara.com - Pilkada serentak untuk Gubernur, Wali Kota dan Bupati diperkirakan bisa dimulai tahun 2020. Ketentuan ini termuat dalam RUU Pemilukada yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR. RUU ini merupakan 1 dari tiga rencana revisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Direktur Jendral Otonomi Daerah Prof Dr Djohermansyah Djohan mengatakan langkah ini untuk menciptakan demokrasi yang lebih efisien.
“Ini perbaikan kebijakan yang sedang kita lakukan. Sejak 2005 hingga saat ini kita sudah menggelar lebih dari 1000 pilkada. Dan ada dampak dari pemilukada langsung ini antara lain partisipasi masyarakat yang terus turun, mungkin kelelahan ya,” kata Djohermansyah, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Sabtu (26/4/2014).
Menurut dia, langkah ini juga bisa menekan berbagai dampak negatif pilkada seperti konflik. Djohermansyah mengatakan ada 75 orang yang meninggal akibat konflik pilkada dan ratusan lainnya luka-luka.
Pemilukada langsung nantinya juga direncanakan hanya akan memilih kepada daerah tanpa wakil. Para wakil kepala daerah, kata Djohermansyah, akan dipilih dari kalangan pegawai negeri. Cara ini untuk mencegah pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya yang berdampak pada tidak efisiennya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain RUU Pemilu, perbaikan bidang regulasi pelaksanaan desentralisasi juga dilakukan dengan RUU Pemerintahan Daerah. Diantaranya akan membahas penataan dan pembentukan daerah otonom baru, yang ke depan akan diperketat. Syarat teknis yang harus dipenuhi terkait luas wilayah, jumlah penduduknya kemampuan keuangan daerah, potensi ekonomi dan sosial budaya.
“Juga ada tahapan baru yang kita munculkan, namanya tahapan daerah persiapan, nanti tidak ujug-ujug kabupaten kumpul-kumpul jadi provinsi, atau kecamatan-kecamatan kumpul-kumpul lalu jadi kabupaten, harus ada persiapan selama 3-5 tahun. Jika sudah bagus baru akan dinyatakan sebagai daerah otonom baru,” jelas Djohermansyah.
Berita Terkait
-
Tak Perlu ke Luar Negeri, Antarkota di Indonesia Saja Sudah Timpang
-
Peringatan Hari Otonomi Daerah: Wamendagri Bima Dorong Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien
-
Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Mendagri Anugerahkan Pemprov, Pemkab, Pemkot Terbaik
-
Menilik Peran Pemerintah Daerah dalam Krisis Ekologi yang Terdesentralisasi
-
Dianggap Makan Biaya Tinggi, PKB Usul Pilgub ke Depan Pemilihannya Melalui DPRD
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Raih Apresiasi Hari Anak Nasional, Tegaskan Komitmen Bangun Generasi Emas
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Peran Dukung 100.000 Sultan Muda, Perluas Inklusi Keuangan Sumsel
-
El Nino 2026 Lampaui Level Kuat, Abdul Azis Desak Pemerintah Serius Atasi Kekeringan
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek