Suara.com - Kandidat presiden Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) tak mau turut campur dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Legislatif 2014 yang sedang berlangsung di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Itu urusan dan tanggung jawab KPU," kata Jokowi ketika ditanya tentang kekhawatiran sejumlah kalangan bahwa pengesahan penghitungan suara oleh KPU akan molor, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/5/2014). Menurut aturan main, KPU harus menyelesaikan penghitungan suara pada hari ini.
Jokowi menegaskan kalau dirinya tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mencampuri urusan itu. Pasalnya, rekapitulasi suara merupakan domain lembaga KPU.
"Nah, saya terus mau apa," kata Gubernur DKI Jakarta.
Kekhawatiran bahwa rekapitulasi penghitungan suara tak bisa diselesaikan hari ini, didasarkan pada realita KPU masih harus memfinalisasi rekapitulasi penghitungan suara di tujuh provinsi, yakni Jawa Barat, Sulawesi barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan NTT.
Selain itu, KPU masih menemui kendala dalam menetapkan rekapitulasi suara di 15 daerah pemilihan (dapil) untuk caleg DPR dan empat dapil untuk caleg DPD.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan sejumlah provinsi yang memiliki masalah berat, sebenarnya sudah selesai. "Bengkulu dan Manado sudah ada di pesawat, dalam perjalanan ke sini," kata dia.
Karena itu, di tengah kekhawatiran sejumlah kalangan, Hadar menyatakan tetap optimistis KPU bisa merampungkan tugas sesuai dengan jadwal.
"Kami akan berusaha menyelesaikan hari ini hingga pukul 00.00 WIB," kata Hadar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota