NasDem Tak Merasa Tersingkir dengan Bergabungnya PKB

Suara.com - Bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam koalisi untuk mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2014, disambut positif oleh Partai NasDem.

Sekjen Partai NasDem, Rio Patrice Capella mengatakan ini adalah kabar menggembirakan yang sudah ditunggu-tunggu dan Partai NasDem tidak merasa 'tersingkir'. Justru  dengan bergabungnya PKB maka koalisi ini akan semakin kuat.

"Dengan kelebihan masing-masing maka koalisi antara PDIP, NasDem dan PKB akan saling melengkapi dan jelas-jelas akan membuat koalisi makin kuat untuk mengantarkan Jokowi menjadi Presiden," ujarnya kepada suara.com, Sabtu (10/5/2014) malam.

Rio juga menghormati sikap PKB yang menyatakan tidak akan bersikeras mengajukan nama untuk cawapres mendampingi Jokowi.

"Itu akan dibicarakan bersama. Kami juga tidak secara tegas menyebut nama, hanya mengkaji sejumlah nama yang selama ini disebut-sebut pas untuk mendampingi Jokowi," tambahnya.

Soal siapa yang paling layak mendampingi Jokowi, Rio menyebut yang pasti chemistry-nya harus nyambung sehingga bisa mendukung hingga akhir masa jabatan. Jangan sampai, ujarnya, ngambek di tengah jalan.

Untuk itu, PDIP, PKB dan Nasdem akan segera mengadakan pertemuan untuk mematangkan strategi yang telah disusun. Dan kalaupun ada perubahan, menurut Rio, itu akan bersifat positif.

Kepastian PKB bergabung dengan koalisi PDIP dan Nasdem disampaikan langsung oleh Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat mendampingi Jokowi di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/5/2014) petang.

Menurutnya keputusan ini sudah melalui persetujuan dewan syuro dan kyai seluruh Pulau Jawa, dalam rapat gabungan dewan tanfidz dan dewan syuro PKB di Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin Pacung Gowang, Jombang.

Masuknya PKB ke ‘pelukan’ PDIP, otomatis posisi Jokowi semakin kuat. Bila digabung, perolehan suara ketiga partai ini sudah melebihi ambang batas pengajuan capres dan cawapres yang ditetapkan undang-undang, yaitu sebesar 25 persen suara sah nasional atau 20 persen jumlah kursi di DPR.