Suara.com - Walau belum deklarasi, dapat dipastikan selangkah lagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) di Pemilu Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014.
PKS telah menyiapkan tiga nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo. Mereka adalah mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid, Sekretaris Jenderal Anis Matta, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Masalahnya adalah partai lain yang ikut mendukung Prabowo, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menawarkan nama cawapres. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang selangkah lagi deklarasi mendukung Prabowo, juga menyodorkan nama. PPP mengusulkan ketua umumnya, Suryadharma Ali, kemudian PAN menawarkan ketua umumnya, Hatta Rajasa.
Bagaimana tanggapan PKS akan hal itu? Akankah mereka menerima bila ternyata Prabowo nanti tidak memilih calon wakil presiden yang disodorkan PKS?
“Memang, itu tergantung Prabowo. Dia ingin menang atau ingin cawapres,” kata salah satu Ketua DPP PKS Nasir Jamil kepada suara.com, Selasa (13/5/2014).
Kemudian Nasir mengatakan bila Prabowo ingin menang, tentunya akan memilih pendamping yang memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang bagus.
“Jadi, kembali ke pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Prabowo. Pilih cawapres atau menang,” kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir kemudian mengusulkan sebagai capres, Prabowo sebaiknya melakukan semacam survei untuk menentukan pendampingnya. Misalnya, Prabowo menawarkan nama yang diusulkan PKS, PPP, dan PAN, ke tengah masyarakat, nanti akan dapat dinilai mana cawapres yang paling populer dan tingkat elektabilitas tinggi.
“Sebab kalau hanya like or dislike, saya kira ini akan berdampak tidak baik dalam perjalanan kampanye untuk memenangkan Prabowo ke depan,” kata Nasir.
Setelah dilakukan survei cawapres kemudian masing-masing partai mencapai kata sepakat, siapapun namanya tidak akan jadi masalah.
Survei tersebut, menurut Nasir, sangat penting karena hasil Pemilu Legislatif bukan cerminan yang sebenarnya di Pemilu Presiden. Pilihan masyarakat, kata dia, bisa berbeda antara ketika di Pileg dan Pilpres. Pilpres, katanya, popularitas dan elektabilitas tokoh sangat menentukan.
Nasir mengatakan PKS akan menghormati keputusan yang telah disepakati bersama. Ia mengibaratkan bangunan rumah, ketika sudah disepakati bentuknya, maka harus dijalankan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo
-
Malam Hari, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK