Suara.com - Walau belum deklarasi, dapat dipastikan selangkah lagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres) di Pemilu Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014.
PKS telah menyiapkan tiga nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo. Mereka adalah mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid, Sekretaris Jenderal Anis Matta, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Masalahnya adalah partai lain yang ikut mendukung Prabowo, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menawarkan nama cawapres. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang selangkah lagi deklarasi mendukung Prabowo, juga menyodorkan nama. PPP mengusulkan ketua umumnya, Suryadharma Ali, kemudian PAN menawarkan ketua umumnya, Hatta Rajasa.
Bagaimana tanggapan PKS akan hal itu? Akankah mereka menerima bila ternyata Prabowo nanti tidak memilih calon wakil presiden yang disodorkan PKS?
“Memang, itu tergantung Prabowo. Dia ingin menang atau ingin cawapres,” kata salah satu Ketua DPP PKS Nasir Jamil kepada suara.com, Selasa (13/5/2014).
Kemudian Nasir mengatakan bila Prabowo ingin menang, tentunya akan memilih pendamping yang memiliki popularitas dan tingkat elektabilitas yang bagus.
“Jadi, kembali ke pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Prabowo. Pilih cawapres atau menang,” kata Nasir.
Oleh karena itu, Nasir kemudian mengusulkan sebagai capres, Prabowo sebaiknya melakukan semacam survei untuk menentukan pendampingnya. Misalnya, Prabowo menawarkan nama yang diusulkan PKS, PPP, dan PAN, ke tengah masyarakat, nanti akan dapat dinilai mana cawapres yang paling populer dan tingkat elektabilitas tinggi.
“Sebab kalau hanya like or dislike, saya kira ini akan berdampak tidak baik dalam perjalanan kampanye untuk memenangkan Prabowo ke depan,” kata Nasir.
Setelah dilakukan survei cawapres kemudian masing-masing partai mencapai kata sepakat, siapapun namanya tidak akan jadi masalah.
Survei tersebut, menurut Nasir, sangat penting karena hasil Pemilu Legislatif bukan cerminan yang sebenarnya di Pemilu Presiden. Pilihan masyarakat, kata dia, bisa berbeda antara ketika di Pileg dan Pilpres. Pilpres, katanya, popularitas dan elektabilitas tokoh sangat menentukan.
Nasir mengatakan PKS akan menghormati keputusan yang telah disepakati bersama. Ia mengibaratkan bangunan rumah, ketika sudah disepakati bentuknya, maka harus dijalankan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
Terkini
-
Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
-
Minta Pilkada Lewat DPRD, Bahlil di Depan Prabowo-Puan: Usul Bahas RUU Politik Hingga Sentil MK
-
Bahlil Pasang Target Tinggi di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Presiden Senyum Bersama Golkar
-
Lampu Hijau DPR: Anggaran Bencana Sumatera Boleh Diutak-atik Tanpa Izin, Ini Syaratnya
-
Menteri Bahlil Kerahkan Pasukan ESDM dan ERT Bangun Dapur Umum di Sumatera - Aceh
-
Janji Sat-Set Menteri Bahlil: 2 Hari Pasca Kunjungan, Masjid dan Pengungsi di Agam Terang Benderang
-
Update Jalur Aceh: Geumpang-Pameu Akhirnya Tembus Mobil, Tapi Akses ke Kota Takengon Masih Lumpuh
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB