Suara.com - Pemilu presiden 2014 diperkirakan hanya akan diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memprediksi, dengan hanya dua pasang calon presiden dan wakil presiden, basis dukungan partai politik dengan mudah akan terfragmentasi.
"Kemungkinan besar hanya akan ada dua, yakni pasangan capres Prabowo dengan cawapresnya dan pasangan capres Jokowi dengan cawapresnya," kata peneliti LIPI Syamsuddin Haris dalam diskusi di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Diskusi dengan tema "Arah Koalisi Parpol Jelang Pilpres 2014" itu menghadirkan narasumber Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, pakar politik UIN Bachtiar Effendi dan peneliti LIPI Syamsudin Haris.
Bila dilihat perkembangan politik saat ini, dua calon presiden berpeluang besar akan bertarung di pemilu presiden dengan mendapat dukungan partai politik atau koalisi partai politik. Koalisi PDI-P, NasDem dan PKB mengerucut untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden. Kemudian, Gerindra, PPP dan Hanura mengerucut untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
"Apakah Partai Golkar akan berkoalisi dengan Partai Demokrat, nggak ada yang mau kalah sebagai cawapresnya," kata Syamsuddin Haris.
Menurut Syamsuddin Haris, jika capres Jokowi misalnya memilih Jusuf Kalla maka kemungkinan besar Partai Golkar akan berkoalisi dengan Prabowo.
Ia mengingatkan Partai Golkar selalu melakukan politik dua kaki. "Koalisi akan kuat jika diikat secara publik, terbuka diikat dengan kontrak politik di depan notaris dan diumumkan KPU," katanya.
Syamsuddin juga menegaskan koalisi yang terbaik harus berdasarkan platform politik namun tidak menutup kemungkinan bagi kekuasaan.
Menurutnya, PD memiliki posisi sangat sulit. "PD posisinya sudah sangat telat. Ini dampak one man show, semua menunggu inisiatif SBY, sehingga ketinggalan kereta," katanya.
Saat ini selain Partai Golkar dan Partai Demokrat yang belum menentukan capres, partai lain yang belum menentukan capres adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Antara)
Berita Terkait
-
Seandainya Saya Dipercaya Menjadi Penulis Naskah Pidato Presiden
-
Survei: Publik Disebut Optimistis dengan Pemberantasan Korupsi yang Dilakukan Pemerintah
-
Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
-
Rekam Jejak Said Iqbal, Sang Tokoh Buruh yang Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo
-
Malam Hari, Bupati Muara Enim Nonaktif Edison Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap BPK
-
Kejagung Rampungkan Penggeledahan di Enam Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi MBG