Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap calon presiden (capres) Prabowo Subianto tidak terburu-buru dalam memutuskan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di bursa Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Prabowo disarankan untuk rembugan dulu dengan semua partai anggota koalisi sebelum membuat keputusan agar tak salah langkah.
“Itu perlu kita bahas semua usulan secara bersama-sama. Jadi, kalau misalnya ada perkembangan wacana Prabowo-Hatta Rajasa atau Prabowo-Aher (Ahmad Heryawan), itu memang mungkin berpeluang. Tapi, yang kami ingatkan, perlunya bersama-sama untuk membahas koalisi,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kehumasan Mardani Ali Sera kepada suara.com, Kamis (15/5/2014).
Mardani mengungkapkan hal itu ketika ditanya bagaimana sikap PKS bila nanti Prabowo ternyata memilih Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menjadi cawapres, dengan kata lain tidak menerima calon yang disodorkan PKS: Hidayat Nurwahid, Anis Matta, dan Ahmad Heryawan.
Mardani menekankan bahwa dalam hal berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo, sejak awal PKS menekankan untuk tetap fokus pada koalisi fundamental, bukan transaksional.
“Yang penting bagaimana menyelesaikan agenda kerja lima tahun, sesuai visi misi yang disepakati,” katanya.
Ketika ditanya lagi apakah bila Prabowo memilih Hatta akan berpengaruh pada tingkat dukungan PKS? Mardani secara diplomatis mengatakan bahwa PKS tidak memaksakan kehendak. Tapi, PKS berharap cawapres pendamping Prabowo nanti adalah tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi dan mempunyai kemampuan mengeksekusi agenda.
“Bukan cuma deklarasi,” kata Mardani.
Mardani kembali menekankan yang terpenting dalam memilih cawapres adalah melalui pembahasan bersama.
“Asal tadi itu, ada musyawarah bersama. Tidak terburu-buru. Tidak membuat salah satu pihak merasa ditinggalkan. Tidak memilik sense of belonging,” katanya. “Ibaratnya, kalau strategi kita menyerang, cari pemain yang penyerang.”
Hatta Rajasa disebut-sebut akan menjadi cawapres untuk mendampingi Prabowo. Tanda-tanda itu semakin nyata, apalagi setelah Hatta pada Selasa (13/5/2014) sore datang bersama Prabowo menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor kepresidenan.
Mereka minta izin kepada Kepala Negara untuk berkoalisi sekaligus Hatta minta izin mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Perekonomian agar bisa lebih fokus mengikuti Pilpres 9 Juli 2014. Kedua tokoh partai perlu minta izin untuk koalisi karena selama ini PAN adalah partai yang selalu setia berkoalisi dengan Demokrat, partai yang dipimpin SBY.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar