Suara.com - Mantan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengungkapkan, konferensi internasional yang belakangan menjadi kasus korupsi di KPK sudah dirancang sejak masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri.
Hal itu diungkapkan Hassan Wirajuda usai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (28/5/2014), dengan terdakwa bekas Sekjen Kemenlu Sudjanan Parnohadiningrat.
Hassan menjelaskan sebelum konferensi internasional digelar pada periode 2004-2005, pelaksanaannya sudah dirancang setahun sebelumnya.
"Pertemuan ASEAN, tahun 2004 dan satu lagi pertemuan Asean tingkat Menlu dan tingkat pejabat senior itu sudah dijadwalkan," kata Hassan.
Sebelumnya Hassan menyebut kalau konferensi itu untuk meredam isu bahwa Indonesia tidak dalam kondisi aman.
"Pada masa Presiden Megawati dengan terjadi serangan teroris 11 September dan masa Pak Yudhoyono, pada masa kabinet beliau, terjadi gempa bumi dan tsunami," paparnya.
Sementara saat kesaksiannya di persidangan, Hassan menyebutkan kalau presiden sudah mengetahui rencana konferensi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Dalam kerangka dua tahun kerja, 2004-2005 itu panjang. Sebagai ada instruksi presiden untuk melakukan konfrensi, dalam arahan pimpinan kita berikan arahan untuk konfrensi," ujar Hassan dalam kesaksiannya.
Dia juga mengungkapkan kalau terdakwa, Sudjanan, yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen Kemenlu mengetahui penggunaan dana anggaran yang berasal dari APBN.
Hassan sekaligus membantah terlibat dalam upaya dugaan penyelewenangan yang diutuduhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya tidak memberikan arahan secara tertulis. Saya ingat memberikan perintah terhadap fungsi-fungsi tertentu yang bersifat misi diplomatik dilakukan Kemenlu,” ungkap Hassan.
Berita Terkait
-
Hassan Wirajuda ke Prabowo: Jadi Mediator Iran-AS Butuh Restu Kedua Pihak
-
Wawancara Khusus Solikin 'Pelindung' WNI Di Malaysia Peraih HWPA 2023
-
Wawancara Eksklusif dengan Solikin dan Suster Laurentina di Penghargaan HWPA 2023
-
Dedikasi 'Suster Kargo' Sang Pejuang Anti Human Trafficking Dapat Anugerah HWPA 2023
-
Usung Tema Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi, Kemenlu Gelar HWPA 2023
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!