Suara.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI kembali menggelar Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award atau HWPA untuk 2023. Kegiatan penghargaan yang sudah digelar sejak 2015 itu, kali ini bakal mengusung tema 'Perlindungan Dari Hulu ke Hilir: Pemberantasan TPPO Berbasis Teknologi'.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha menjelaskan, ada dua hal mengapa pihaknya kembali menggelar HWPA untuk 2023.
"Pertama untuk memberikan apresiasi kepada insan-insan perlindungan yang telah memberikan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan perlindungan yang terbaik bagi negara kita yang ada di luar negeri," kata Judha dalam konferensi persnya, Kamis (3/8/2023).
Kedua, adanya HWPA ini bisa memberikan inspirasi para pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia khususnya yang berada di luar negeri.
"Ya sebagaimana diketahui bahwa sudah menjadi amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan ya kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia jadi apa yang dilakukan terhadap kerja-kerja perlindungan ini merupakan ananat konstitusi," tuturnya.
HWPA sendiri menurutnya sudah digelar selama 9 tahun sejak pertama kali diadakan pada 2015 silam.
Adapun salah satu Dewan Juri HWPA 2023, Teguh menyampaikan, bahwa tema yang diusung merupakan hasil rumusan sesuai kondisi yang ada pada saat ini.
"Pada tahun ini kami melihat bahwa satu yang sangat menonjol dan patut mendapatkan perhatian khususnya dari para tokoh maupun stake holder yang mengenai perlindungan ini ada pemberantasan TPPO berbasis teknologi," ujarnya.
"Tadi disampaikan banyak ada 400an lebih yang terkaut dengan korban-korban scaming online khsusnya di kawasan Asean ini Kamboja kemudian juga di Myanmar dan seterusnya," sambungnya.
Baca Juga: Pimpinan DPR RI Bahas Pencalonan 8 Dubes LBBP Negara Sahabat Bersama Kemenlu
Kemudian ia menyampaikan, dalam HWPA 2023 ini ada 9 kategori penghargaan yang akan diberikan: 1. Staf Perwakilan RI; 2. Kepala Perwakilan RI; 3. Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri; 4. Mitra Kerja Perwakilan RI; 5. Instansi Daerah; 6. Jurnalis/Media; 7. Masyarakat Madani; dan 8. Pelayanan Publik di Perwakilan RI.
Dalam pelaksanaannya, penilaian para kandidat penerima HWPA akan dilakukan oleh 9 dewan juri. Mereka miliki latar belakang beragam seperti aktivis HAM, akademisi, jurnalis, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri
Salah satu yang menjadi dewan jurinya dengan latar belakang jurnalis yakni pemimpin redaksi Suara.com, Suwarjono.
Publik dapat mengusulkan kandidat penerima HWPA 2022 kepada Kementerian Luar Negeri melalui email:hwpa@kemlu.go.id.
Berita Terkait
-
Indonesia Gandeng Norwegia Tingkatkan Investasi Go Green
-
Soal WNI yang Diduga Tersandera di Myanmar, Kemenlu: KBRI di Yangon Akan Telusuri
-
Pemerintah Bebaskan 20 WNI Korban TPPO di Myanmar, Evakuasi Dilakukan Dua Gelombang
-
Mau Jadi Perwakilan Indonesia di Luar Negeri? Simak Lowongan Kerja Kemenlu Berikut Ini
-
Konflik Bersenjata di Sudan: Evakuasi Ratusan WNI dan Bayar Ongkos Mahal untuk Mengungsi
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
-
PT Tusam Hutani Lestari Punya Siapa? Menguasai Lahan Hutan Aceh Sejak Era Soeharto
-
Harga Minyak Melonjak: AS Sita Kapal Tanker di Lepas Pantai Venezuela
-
Sepanjang Semester I 2025, Perusahaan BUMN Lakukan Pemborosan Berjamaah Senilai Rp63,75 Triliun
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
Terkini
-
Mentan Amran Tegas: Berani Korupsi Bantuan Bencana Akan Langsung Dicopot
-
Berkat Laporan Warga, Polisi Sita 8 Ton Kayu Ilegal di Kepulauan Meranti
-
Bupati Lampung Tengah Kantongi Fee Proyek Rp 5,75 Miliar: Dipakai Buat Bayar Utang Kampanye
-
Sekdes Tanggul Wetan Dibekuk! Skandal Korupsi APBDes Rp484 Juta di Jember Kembali Meledak
-
Rel Maut Jakarta: Di Balik Ratusan Kecelakaan Kereta, Siapa Salah dan Apa Solusinya?
-
Kementan Minta Publik Kawal Ketat Bantuan Beras 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar untuk Sumatra
-
Jejak Utang Pilkada Bupati Lampung Tengah: Palak Fee Proyek APBD, Korupsi Rp5,75 Miliar
-
Komite I DPD RI dan Kemendagri Bahas Isu Strategis Daerah Sampai Percepatan Pembangunan Papua
-
KPK Amankan Duit Rp 193 Juta Hingga Emas dari Rumah Bupati Lampung Tengah dan Adiknya
-
Buntut Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Komisi X DPR: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab