Suara.com - Menjelang peringatan tragedi berdarah 4 Juni di Lapangan Tiananmen, Beijing, 25 tahun lalu, Pemerintah Komunis Cina berkeras menyatakan telah mengambil sikap yang tepat untuk merespon demonstrasi yang berujung pada pembantaian ribuan mahasiswa.
Peringatan tragedi Tiananmen setiap 4 Juni sendiri tidak pernah dilakukan di lokasi pembantaian, melainkan para pelarian politik seperti di Hongkong dan Taiwan.
Sementara di Beijing, pengamanan semakin diperketat dan kontrol internet yang semakin kuat serta pengalihan pencarian mesin pencari Google.
Saking takutnya, pemerintah Cina bahkan menahan sejumlah aktivis sejak beberapa bulan lalu setelah ketahuan hendak menggelar protes dan peringatan tragedi Tiananmen.
“Di Cina yang ada hanya para pelanggar hukum. Tidak ada yang disebut pembangkang,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei pada sebuah konferensi pers, Selasa (3/6/2014).
Hingga kini pemerintah Cina menolak menyampaikan jumlah total korban saat tragedi pembantaian oleh militer itu meletus di Tiananmen pada 1989 untuk menghalau demonstrasi.
Sejumlah saksi mata dan lembaga ham internasional memperkirakan sekitar 3.000 orang tewas akibat tindakan militer Cina.
Demonstrasi yang awalnya merupakan protes atas ketidakstabilan ekonomi dan koruspi politik waktu itu, berubah menjadi tuntutan agar rezim Komunis Cina yang otoriter lengser.
“Pemerintah Cina telah sejak lama mencapai kesimpulan tentang kekisruhan politk pada akhir 1980-an itu,” ujar Hong.
Kesimpulan yang dimaksud adalah Pemerintah Cina menganggap respon yang diambil justru langkah yang benar.
"Dapat dikatakan bahwa jalan menuju sosialisme dengan karakteristik Cina yang kita lakukan hari ini, sejalan dengan kondisi nasional Cina dan kepentingan mendasar dari sebagian besar orang Cina, yang merupakan aspirasi dari seluruh rakyat Cina,” seru Hong. (Reuters)
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
8 dari 10 Anak Indonesia Kekurangan DHA, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban
-
Tanpa Disadari, Teknologi Ini Diam-Diam Mengubah Cara Kita Menjalani Hari
-
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Menkeu Siapkan Rp31 T untuk Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu
-
Ada Ancaman Sandera Anggota DPR, Mahasiswa Tolak Rencana Demo AMPB 27 Agustus
-
Praperadilan Febrie, Ahli: TPPU Tak Bisa Berdiri Sendiri, Harus Ada Tindak Pidana Asal