Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan kajian lebih lanjut, terkait penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan nasional di Jakarta.
"Menurut aturan, sistem ERP itu tidak boleh diterapkan di ruas jalan nasional, seperti Jalan Gatot Subroto. Tapi, kita ada keinginan agar ERP bisa diterapkan di jalan nasional. Inilah yang akan kita kaji lebih lanjut," ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar, di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Menurut Akbar, sistem ERP hanya boleh diterapkan di ruas-ruas jalan provinsi, seperti misalnya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.
"Memang aturannya tidak untuk diaplikasikan di jalan nasional, hanya boleh di jalan provinsi. Namun, yang kita pikirkan saat ini adalah mengubah status jalan nasional, seperti Jalan Gatot Subroto, itu menjadi jalan provinsi, sehingga bisa diterapkan ERP," ujarnya.
Akbar menuturkan, kajian tersebut dilakukan mengingat seringnya terjadi kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto, sehingga pihaknya berpikir untuk menerapkan ERP di jalan tersebut.
"Tingkat kemacetan yang sering kali terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, itu bisa dibilang sangat tinggi. Jadi harus segera diuraikan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan sistem ERP," tuturnya.
Sementara itu, Akbar memperkirakan bahwa sistem ERP sendiri baru dapat diterapkan di sejumlah ruas jalan di Kota Jakarta, yakni antara lain Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said, pada 2015 mendatang.
"Sekarang kita masih mempersiapkan seluruh perangkat, sekaligus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diterapkan," ungkapnya.
Akbar pun memaparkan, kedua ruas jalan tersebut dipilih karena telah memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM), yaitu dengan adanya transportasi massal yaitu bus Transjakarta.
"Salah satu syarat penerapan ERP adalah tersedianya angkutan massal di ruas jalan yang diterapkan sistem tersebut. Di kedua jalan itu sudah ada bus Transjakarta, sehingga kita hanya tinggal menambah jumlah armada, serta mensterilkan jalurnya," tambahnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Dinkes Catat Lonjakan Kasus ISPA: Waspadai Biaya Tersembunyi di Balik Batuk yang Tak Tertangani
-
Pramono Tegur Keras Kasus Foto AI PPSU Kalisari: Jangan Lagi Kerja Asal Senangkan Atasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Cak Imin Soroti Mitra MBG yang Flexing di Medsos: Euforia Pengusaha Baru
-
Lebih dari 20% Wilayah Pesisir Alami Perubahan Air Tanah, Ancaman Salinisasi Menguat
-
Lagi, Donald Trump Posting Foto Bareng Yesus Lagi Begini
-
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka, DPR Syok dan Desak Konsolidasi Internal
-
Buntut Insiden Rapat Revisi UU TNI, 4 Prajurit Segera Disidang: Motif Diduga Dendam Pribadi
-
Pramono All Out Demi Boyong BTS ke JIS: Jamin Bebas Macet dan Akses KRL Langsung!
-
Blokade Selat Hormuz Dianggap Perjudian Trump, Kalau Misi Gagal Ekonomi Dunia Hancur
-
Ikrar Nusa Bakti Sindir Militer: Merasa Dirinya Bukan Dibentuk Oleh Negara
-
MBG Serap Hampir Rp1 Triliun per Hari, BGN Sebut Dana Langsung Mengalir ke Masyarakat
-
Harga Rokok Lebih Murah dari Sebungkus Nasi, CISDI: Bisa Gagalkan Program Makan Bergizi Gratis