Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan kajian lebih lanjut, terkait penerapan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan nasional di Jakarta.
"Menurut aturan, sistem ERP itu tidak boleh diterapkan di ruas jalan nasional, seperti Jalan Gatot Subroto. Tapi, kita ada keinginan agar ERP bisa diterapkan di jalan nasional. Inilah yang akan kita kaji lebih lanjut," ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar, di Jakarta, Selasa (3/6/2014).
Menurut Akbar, sistem ERP hanya boleh diterapkan di ruas-ruas jalan provinsi, seperti misalnya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.
"Memang aturannya tidak untuk diaplikasikan di jalan nasional, hanya boleh di jalan provinsi. Namun, yang kita pikirkan saat ini adalah mengubah status jalan nasional, seperti Jalan Gatot Subroto, itu menjadi jalan provinsi, sehingga bisa diterapkan ERP," ujarnya.
Akbar menuturkan, kajian tersebut dilakukan mengingat seringnya terjadi kemacetan di sepanjang Jalan Gatot Subroto, sehingga pihaknya berpikir untuk menerapkan ERP di jalan tersebut.
"Tingkat kemacetan yang sering kali terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto, itu bisa dibilang sangat tinggi. Jadi harus segera diuraikan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan sistem ERP," tuturnya.
Sementara itu, Akbar memperkirakan bahwa sistem ERP sendiri baru dapat diterapkan di sejumlah ruas jalan di Kota Jakarta, yakni antara lain Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said, pada 2015 mendatang.
"Sekarang kita masih mempersiapkan seluruh perangkat, sekaligus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa diterapkan," ungkapnya.
Akbar pun memaparkan, kedua ruas jalan tersebut dipilih karena telah memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM), yaitu dengan adanya transportasi massal yaitu bus Transjakarta.
"Salah satu syarat penerapan ERP adalah tersedianya angkutan massal di ruas jalan yang diterapkan sistem tersebut. Di kedua jalan itu sudah ada bus Transjakarta, sehingga kita hanya tinggal menambah jumlah armada, serta mensterilkan jalurnya," tambahnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Beri Kontribusi Besar, DPRD DKI Usul Tempat Pengolahan Sampah Mandiri di Kawasan Ini
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Keseruan Oma Ilah dan Opa Sutarto Ikut Sekolah Lansia
-
Gubernur Pramono Putihkan 1.238 Ijazah, Habiskan Anggaran Rp4,13 Miliar
-
HUT ke-80 TNI di Monas, DLH DKI Kerahkan 2.100 Petugas Kebersihan
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Ajudan Ungkap Pertemuan 4 Mata Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Setelah Itu Pamit
-
SK Menkum Sahkan Mardiono Ketum, Muncul Seruan Rekonsiliasi: Jangan Ada Tarik-Menarik Kepentingan!
-
Jokowi Sambangi Prabowo di Kertanegara Siang Tadi Lakukan Pertemuan Hampir 2 Jam, Bahas Apa?
-
Catatan Hitam KontraS di HUT TNI: Profesionalisme Tergerus, Pelibatan di Urusan Sipil Kian Meluas!