Suara.com - Badan Pengawas Pemilu akan kembali mengirimkan surat panggilan kepada calon presiden Joko Widodo terkait tudingan kampanye yang dilakukannya saat pengundian nomor urut di Gedung KPU Pusat, akhir pekan lalu.
Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, tim kampanye Jokowi sudah mengirimkan surat klarifikasi terkait kasus tersebut. Namun, kata Nelson, Bawaslu merasa surat tertulis itu belum cukup untuk memberikan klarifikasi atas tudingan kampanye yang dilontarkan tim Prabowo-Hatta Rajasa.
“Jadi kami akan mengirimkan surat lagi dan minta Pak Jokowi datang langsung ke Bawaslu untuk memberikan klarifikasi. Kami merasa klarifikasi yang diberikan belum lengkap karena tidak bisa meminta keterangan dari Pak Jokowi secara langsung,” kata Nelson kepada suara.com melalui sambungan telepon, Rabu (4/6/2014).
Nelson menambahkan, Bawaslu hanya punya waktu lima hari untuk mengambil keputusan dalam rapat pleno terkait dugaan kampanye yang dilakukan Jokowi tersebut.
Tim Prabowo-Hatta melaporkan dugaan kampanye tersebut pada Senin lalu. Dengan demikian, Bawaslu harus sudah membuat keputusan apakah Jokowi benar melakukan kampanye atau tidak pada Sabtu nanti.
Pada hari Minggu lalu, Jokowi sempat melontarkan kalimat pilih nomor 2 saat mendapatkan nomor urut dari KPU Pusat. Kalimat Jokowi tersebut dianggap sebagai bagian dari kampanye karena mengajak masyarakat untuk memilih dia. Namun, tim kampanye Jokowi bersikeras pernyataan Jokowi tersebut tidak termasuk kampanye.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Nanik S Deyang Tunjuk Agustina Arumsari sebagai Juru Bicara BGN
-
Peran BGN Terlalu Luas, Komnas HAM Desak Revisi Perpres MBG
-
Polisi hingga DPR Kelola SPPG, Guru Ngeluh Kesulitan Mengadu soal MBG
-
BGN Akui Motor Listrik Masih Menumpuk, Semua Aset Era Dadan Hindayana Akan Dimaksimalkan
-
Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD
-
Prabowo Terima Utusan Qatar, Kerja Sama Investasi dan Pembangunan Jadi Fokus Pembahasan
-
Siapa Perwakilan Mahasiswa Demo yang Temui Gibran Hari Ini
-
Anggaran MBG 2027 Tembus Rp270 Triliun, Masih Pakai Dana Pendidikan dan Kesehatan
-
Tak Lagi Flat Rp6 Juta, BGN Ubah Aturan Insentif SPPG, Begini Skemanya
-
BEM UBK Ultimatum Gibran 5x24 Jam: Penuhi Tuntutan atau Aksi Berjilid-jilid