KPK Ingatkan Capres Soal Strategi Dongkrak Penerimaan Duit Negara

Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengingatkan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan strategi meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dari sektor pajak sumber daya alam.

"Harus ada pembahasan mengenai bagaimana meningkatkan penerimaan negara, khususnya sektor pajak," katanya dalam sebuah diskusi yang mengetengahkan tema 'Delapan Agenda Antikorupsi bagi Presiden 2014-2019' di Denpasar, Bali, Jumat (6/6/2014).

Menurut dia, sebagian besar visi dan misi yang diangkat oleh kedua pasangan kandidat menitikberatkan kepada sejumlah program yang tentunya memerlukan adanya anggaran besar dari APBN.

Selama ini peningkatan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak sumber daya alam menjadi salah satu isu pokok yang dinilainya mengalami kecenderungan mengalami penurunan penerimaan, meskipun terjadi penambahan wajib pajak.

"Padahal wajib pajak meningkat dari 6 juta menjadi 24 juta dan petugas pajak jumlahnya stabil sedangkan kebutuhan APBN meningkat," katanya.

Ia menambahkan kebutuhan dalam APBN 2014 yang meningkat menjadi Rp1.800 triliun atau meningkat dibandingkan APBN tahun lalu yang mencapai Rp1.400 triliun juga membutuhkan adanya ide dari kandidat untuk meningkatkan pendapatan negara salah satu yang paling besar adalah pajak dari sektor sumber daya alam. Sektor sumber daya alam yang dimaksud Bambang di antaranya sektor pertambangan batubara dan minyak.

Ia menyatakan bahwa dari hasil studi KPK dan pengumpulan pendapat dari LSM dan tokoh masyarakat selama hampir 10 tahun, penerimaan negara dari dua sektor tersebut sangat banyak dan berpotensi untuk ditingkatkan.

"Apalagi kalau sektor pajak pertambangan diubah seperti angka pajak yang masih sama dengan pajak penghasilan, jika dinaikkan maka pendapatan kita bisa lebih banyak," ucapnya.

Bambang menyontohkan sejumlah negara, di antaranya Australia dan Amerika Serikat yang bahkan menerapkan pajak untuk sektor pertambangan sebesar 40--50 persen sehingga angka tersebut memberikan kontribusi lebih besar bagi APBN.

"Jika itu diterapkan maka APBN kita akan lebih besar dari sekarang sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia menginginkan agar persoalan terkait penerimaan negara dan pajak diangkat dalam debat kandidat capres dan cawapres mengingat banyak sumber daya alam Indonesia yang dieksploitasi, namun penerimaan tidak sebesar dampak eksploitasi. (Antara)