Suara.com - Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk mengusut tuntas oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Desakan ini terkait adanya laporan tentang adanya oknum bintara pembina desa (babinsa) yang mengarahkan warga untuk memilih capres tertentu.
"Sebagai institusi, saya yakin TNI netral, namun mungkin saja ada oknum (TNI) atas permintaan orang-orang tertentu mengarahkan orang untuk memilih calon tertentu. Itu yang harus diselidiki. Dan Panglima TNI harus usut tuntas," kata cawapres Jusuf Kalla usai berdialog dengan kiai kampung di Pompes Nurul Huda Al-Islami Sidomulya, Maharatu, Pekanbaru, Riau, Sabtu (7/6/2014).
Menurut JK, cara-cara seperti zaman orde baru sudah tidak berlaku lagi. TNI, kata JK, harus menjadi alat negara yang netral demi kepentingan rakyat dan bangsa.
"Demi kepentingan rakyat saya yakin TNI akan netral," kata JK.
Dalam kampanye di Riau, JK bertemu dengan Majelis Kerapatan Adat Melayu Riau. Selain itu, JK juga berdialog dengan sejumlah kiai kampung di Pompes Nurul Huda Al-Islami Sidomulya, Maharatu, Pekanbaru. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG