Suara.com - Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemberian sanksi bagi oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang terbukti melakukan pendataan pilihan warga dan diduga mengarahkan untuk memilih salah satu capres sudah tepat.
"Yang penting sudah diberikan sanksi, saya yakin tidak semua, hanya oknum," kata Jokowi usai menghadiri acara haul wafatnya Ketua MPR RI Taufik Kiemas, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Minggu (8/6/2014) malam.
Dia mengatakan, seharusnya seluruh anggota TNI dan Polri tidak berpolitik praktis dan harus bersikap netral dalam menghadapi Pemilu. Gubernur DKI nonaktif ini juga tidak mau berprasangka soal siapa penggerak oknum Babinsa tersebut.
"Nggak ngerti ya, gerak atas inisiatif sendiri atau perintah ya ndak tau. Nggak boleh menduga-duga," tuturnya.
Jokowi mengaku kecewa dengan adanya peristiwa tersebut. Dia khawatir, jika apa yang dilakukan oknum Babinsa itu bersifat masif, maka akan menurunkan elektabilitasnya karena pemilihnya dipengaruhi.
"Kalau masif ya mempengaruhi," katanya.
Babinsa yang dimaksud adalah Koptu Rusfandi, anggota Koramil Gambir, Jakarta Pusat, yang melakukan pendataan preferensi warga. Dirinya akhirnya dinyatakan bersalah oleh Markas Besar Angkatan Darat karena Pimpinan TNI AD tidak pernah memerintahkan jajarannya melakukan pendataan pilihan warga. Terkait dugaan Koptu Rusfandi mengarahkan warga memilih capres-cawapres nomor urut 1, hal itu tidak terbukti.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
-
QRIS Jadi 'Alat Bantu' Judi Online: Mengapa Sistem Pembayaran BI Ini Rentan Disalahgunakan?
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
Terkini
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek
-
Bantah Tak Kooperatif, Legislator Bekasi Nyumarno Sambangi KPK: Undangan Tak Sampai ke Alamat KTP
-
Prabowo Janjikan Kampus Kedokteran Gratis
-
50 Medsos Lokal Ramaikan ISMN Yogyakarta Meetup 2026, Bahas Kolaborasi di Era Digital
-
Diduga Disambar Petir, Lantai 5 Tzu Chi School PIK Terbakar: Kerugian Ditaksir Rp200 Juta
-
Gus Ipul Berkelakar soal Khofifah: Tiga Kali Pilgub Lawannya Sama, Bergantian Jadi Mensos
-
Waspada Banjir di Puncak Musim Hujan, Ini 5 Hal Penting yang Wajib Disiapkan
-
Rismon Siap Buka-bukaan di Sidang KIP Besok: Sebut Ijazah Gibran Tak Penuhi Dua Syarat Krusial
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!