Suara.com - Joko Widodo mempertanyakan dasar pernyataan Prabowo Subianto yang menyebutkan ada kebocoran anggaran negara sebesar Rp1.000 triliun. Menurut Jokowi angka itu tidak masuk akal.
"Gimana bocor Rp1.000 triliun, wong APBN-nya saja Rp1.500 triliun. Kok bocornya Rp1.000 triliun. Bocornya dari mana. Lagian juga menterinya itu siapa. Gak mungkin itu, ga masuk akal," kata Jokowi di rumah tokoh masyarakat Slawi, Tegal, Jawa Tengah, Marsinggih Marnadi, Kamis (19/6/2014).
Kalaupun ada kebocoran anggaran, kata calon presiden nomor urut satu, tidak akan sampai sebesar itu.
"Kalau memang ada, laporkan saja ke KPK, tunjuk siapa yang harus bertanggung jawab. Rp1.000 triliun itu besar banget loh, jangan main-main. Saya setuju sama pemerintahlah. Gak mungkin dan gak masuk akal Rp1.000 triliun. Kalau inefisiensi mungkin saja ada. Tapi juga tidak sebanyak itulah," kata Jokowi.
Dalam debat calon presiden putaran kedua, Prabowo beberapa kali menekankan adanya kebocoran anggaran hingga Rp1.000 triliun. Prabowo juga mengungkap versi Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa kebocoran anggaran itu mencapai Rp7.200 triliun.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak