Suara.com - Seluruh peronil kepolisian yang ditugaskan menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat pencoblosan Pilpres besok, Rabu (9/7/2014), sengaja tidak dipersenjatai.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Rikwanto mengungkapkan, hal itu karena polisi hanya bertugas untuk pengamanan saja.
"Petugas TPS ada polisinya, tidak dipersenjatai," kata Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (8/7/2014).
Rikwanto menambahkan, para personil hanya memakai ban lengan berwarna kuning. Jika ada gangguan sat pemungutan suara di dalam TPS, akan ditangani langsung oleh petugas KPPS setempat. Penjagaan polisi hanya berada di luar TPS.
"KPPS kalau tidak mampu baru meminta polisi, Kalau ternyata berkembang dan melebar, bisa minta ke Polres atau Polda. Kita siap menurunkan petugas ke TPS manapun," tegasnya.
Termasuk bila ada kontigensi atau rencana cadangan yang sudah disiapkan. Namun demikian kepolisian akan menindak tegas semua pengacau.
Khusus di Jakarta dan sekitarnya, Polda Metro Jaya sudah menyiagakan lebih dari 95 ribu personil. Sedangkan semua personil yang akan bertugas di TPS mulai dikerahkan hari ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu